Hidayatullah.com– Pasca kekosongan pengelola bandara internasional Hamid Karzai, Kabul, Taliban, tengah mencari negara maupun perusahaan asing yang bisa diajak kerjasama mengelola bandara tersebut. Angkasa Pura dinilai bisa disetujui pemerintah baru Afghanistan untuk mengelolanya.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA. saat dihubungi jurnalis Sabtu (28/8/2021). Zaitun Rasmin adalah salah satu ulama yang pernah bersama para tokoh ulama Indonesia, ditugasi pemerintah RI untuk memediasi perdamaian antara pemerintahan Afghanistan pimpinan Ashraf Ghani dengan pejuang Taliban.
“Angkasa Pura merupakan BUMN bidang pengelolaan bandara yang kredibilitasnya, kapasitas, dan kapabilitasnya telah diakui dunia internasional. Pada 2019 lalu, Angkasa Pura digandeng perusahaan sejenis asal Korea Selatan, IIAC, untuk rencana pengelolaan sejumlah bandara internasional dan regional di berbagai negara. Prestasi inilah yang meyakinkan kita, bahwa BUMN kita (Angkasa Pura) dapat dipromosikan untuk bisa mengelola bandara Kabul,” menurut Zaitun Rasmin.
Ia menambahkan, bahwa menteri BUMN, Erick Thohir pasti siap menugaskan Angkasa Pura jika diminta pemerintah Afghanistan saat ini. “Beliau (Erick Thohir) adalah visioner hebat yang bisa mengembangkan BUMN, termasuk Angkasa Pura, sebagai perusahaan yang diperhitungkan di mata internasional.”
Sebelumnya, pemerintah Turki masih ragu-ragu ketika perusahaan sipilnya diminta mengelola bandara Kabul. Turki hanya siap jika yang ditugaskan adalah militer mereka. Tapi pemerintah de facto Afghanistan menolak tawaran militer Turki yang telah dianggap sebagai bagian dari NATO.
Baca Juga
Menurut Zaitun Rasmin, orang sipil Indonesia tidak akan pernah takut ditugaskan di wilayah konflik. “Karena kita cinta damai, dan di mana pun kita berada, pasti disukai warga setempat. Kita orang Indonrsia selalu berpikir positif, bahwa selama kita baik sama orang lain, pasti mereka juga baik sama kita. Nah, Angkasa Pura adalah representasi orang sipil yang siap jika ditugaskan di wilayah apapun keadaannya,” katanya.
Mantan dosen Islamic University of Tokyo itu menambahkan, “Bukti ketidaktakutan sipil Indonesia berada di tempat manaupun, ketika pada 2019 lalu presiden Joko Widodo, wapres Jusuf Kalla, dan para delegasi mediator perdamaian dari MUI Pusat, berani memasuki Afghanistan. Mereka bertemu dengan kelompok-kelompok yang bertikai, padahal sebagian besar pemimpin dunia, termasuk AS pun tidak berani, karena Afghnistan dianggap sebagai wilayah paling berbahaya di dunia.”
Pengelolaan bandara Hamid Karzai Kabul oleh BUMN Indonesia, menurut Zaitun Rasmin, pasti berdampak positif bagi perdamaian internal yang selama dua tahun terakhir diperjuangkan oleh berbagai pihak di Afghanistan. “Kita harus yakin, bahwa semua pihak di negara tersebut lebih percaya jika bandara kebanggaan mereka dikelola oleh BUMN Indonesia. Karena sejak dulu negara kita dikenal sebagai negara yang cinta damai, serta negara yang turut memediasi perdamaian di berbagai negara. Sebagai awalannya, menteri luar negeri, Ibu Retno Marsudi diharapkan bisa membuka kemitraan yang positif antara Indonesia dan Afghanistan mlalui pengelolaan bandara kebanggaan mereka,” kata Zaitun Rasmin.*
