Survei untuk calon ketua baru PBNU, menempatkan dua nama Kiai Senior asal Jawa Timur, di dua posisi awal, yakni KH Marzuki Mustamar dan KH Hasan Mutawakil Alallah.
Hidayatullah.com — Akhir Desember 2021, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), akan menggelar Muktamar ke-34 di Kota Lampung. Dalam perhelatan itu, akan ditentukan siapa yang akan menjadi ketua umum baru jamaah Nahdiyin.
Baru-baru ini, Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) merilis nama-nama calon ketua PBNU yang diperkirakan berpotensi memimpin organisasi Islam yang didirikan KH Hasyim Asy’ari tersebut.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, melalui rilisnya, pada Kamis (07/10/2021) kemarin mengatakan hasil dari survei itu, menempatkan dua nama Kiai Senior asal Jawa Timur, di dua posisi awal, yakni KH Marzuki Mustamar dan KH Hasan Mutawakil Alallah.
“KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jawa Timur) dengan dukungan tertinggi sekitar 24,7 persen, disusul KH Hasan Mutawakkil Alallah 22,2 persen, KH Said Aqil Siradj 14,8 persen yang juga incumbent Ketum PBNU saat ini, lalu KH Bahaudin Nursalim atau Gus Baha 12,4 persen,” kata Umam.
Baca Juga
Selanjutnya, ada nama, KH Yahya Cholil Staquf dengan 3,7 persen KH Marsyudi Syuhud dengan 1,2 persen, KH Ahmad Fahrur Rozi Burhan dengan 1,2 persen, KH Ali Maschan Moesa dengan 1,2 persen, dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 18,5 persen.
Munculnya nama Bahaudin atau Gus Baha, diurutan keempat, disambut baik kalangan muda NU. Menurut Umam, Kiai asal Rembang itu, dinilai mampu menjaga tradisi intelektual pesantren.
“Media exposure Gus Baha di berbagai chanel media sosial belakangan ini juga menambah literasi keilmuan sekaligus popularitas nama Gus Baha di kalangan warga Nahdiyin secara general, khususnya Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur,”ujar Umam.
Lebih lanjut, Umam mengakui munculnya nama-nama baru itu dinilai sebagai bentuk aspirasi keinginan warga NU untuk regenerasi kepemimpinan di tubuh PBNU. Dia juga mengungkap ketua PBNU saat ini KH Said Aqil Siradj dinilai terlalu dekat dengan kerja-kerja politik praktis.
Akibatnya, menurut Umam, peran PBNU sebagai Islamic-based civil society menjadi kurang optimal. “Misalnya, terkait wacana kebijakan publik amandemen UU KPK hingga penyelamatan 57 pegawai senior KPK, sikap dan keberpihakan PBNU dinilai kurang jelas,”bebernya.
“Sikap NU memiliki bobot politik yang sangat besar. Jika sikap PBNU kurang jelas, kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan predatorik, yang jauh-jauh hari terus mencoba melemahkan agenda anti-korupsi, sebagai amanah gerakan reformasi di Indonesia,” kata Umam.
Umam mengatakan ada yang menilai langkah itu positif untuk meningkatkan daya tawar PBNU, tapi di sisi lain ada yang menilai hal itu sebagai langkah mundur PBNU yang kian tidak sesuai dengan prinsip Khittah NU 1926,” kata Umam.
Untuk diketahui, Survei tersebut dilakukan pada 23 Maret hingga 05 April 2021. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini memiliki sejumlah catatan. Dari hasil crosed-tabulasi asal responden, Umam menyatakan bahwa angka-angka dukungan warga Nahdiyin terhadap nama-nama tokoh tersebut banyak disampaikan oleh warga NU berbasis di Jawa Timur.
