Hidayatullah.com — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menanggapi polemik ciri penceramah radikal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Abdul Mu’ti menyebut pernyataan BNPT tersebut hanya menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang tak perlu.
“Daftar dan ciri-ciri tersebut justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang tidak perlu,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
“Kriteria dan nama Ustadz yang radikal versi BNPT tidak akan berpengaruh kepada masyarakat,” imbuhnya.
Abdul Mu’ti pun menyampaikan, pemerintah seharusnya berfokus menimbulkan sikap kritis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat tak langsung mengikuti sembarangan penceramah dan bisa membandingkan satu dengan lainnya.
“Sikap kritis dan cerdas inilah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri tidak mengundang penceramah radikal. BNPT menilai pernyataan Jokowi harus ditanggapi serius juga oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah, hingga masyarakat.
“Sejak awal kami (BNPT) sudah menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus menjadi perhatian sejak dini karena sejatinya radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid, Sabtu (5/3/2022).
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
“Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama,” katanya.*