Hidayatullah.com– Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mempertanyakan urgensi pemerintah yang akan mengimpor 500 ribu ton beras menjelang musim panen raya seperti sekarang.
Menurutnya, pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan diambil. Ia pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah.
“Padahal diperkirakan Februari 2018 ini para petani kita akan panen raya. Kenapa tiba-tiba pemerintah mau impor beras? Kajian dan datanya seperti apa? Pada siapakah pemerintah memihak? Pada petani dan rakyatkah atau kepada importir?” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/01/2018).
Sukamta menambahkan bahwa persediaan beras di beberapa daerah surplus. Ia mencontohkan di daerah pemilihannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pertanian DIY, Sasongko, di Yogyakarta setiap tahun rata-rata surplus beras sekitar 200-250 ribu ton. Sementara produksi beras di DIY per tahun 920 ribu ton.
Baca: Pengamat Heran Kebijakan Impor Beras Jelang Panen Raya
Karenanya, Sukamta menekankan, jika memang ada daerah-daerah yang nantinya kekurangan stok beras, setidaknya stok beras yang surplus di beberapa daerah bisa dialokasikan ke sana, sehingga saling melengkapi.
Baca Juga
“Jangan ujug-ujug mau impor beras. Kasihan juga para petani kita kalau beras hasil panennya nanti harganya anjlok karena masuknya beras impor,” imbuhnya.
Meskipun, di sisi lain Sukamta mengakui adanya kenaikan harga beras yang diklaim sebagai pendorong pemerintah untuk melakukan impor.
Tetapi, terangnya, apakah itu karena ulah tengkulak yang memainkan harga? Atau memang dikarenakan faktor musim hujan yang membutuhkan tenaga dan biaya lebih untuk pengolahan beras? Atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang meneguk keuntungan dari impor beras dengan mengorbankan petani kecil.
“Di sinilah pemerintah harus serius membenahi tata kelola niaga beras, supaya yang mendapatkan manfaat besar adalah para petani dan rakyat kita,” pungkasnya.*
