Hidayatullah.com– Meski Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, menjadi salah satu calon wakil presiden, namun Sekretaris Jenderal MUI, Dr Anwar Abbas, menegaskan, MUI tidak berpolitik praktis.
“MUI tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung. MUI secara kelembagaan harus independen,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com Jakarta, Kamis (16/08/2018).
Baca: Aktivis Muhammadiyah Dukung Prabowo-Sandi, Bentuk Tim Pemenangan
Adapun secara personal, MUI tidak melarang pengurusnya mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.
“Itu, kan, hak pribadi masing-masing. Cuma jangan bawa-bawa nama MUI ya,” kata Anwar mengingatkan.
Kalau ada pengurus MUI yang membawa-bawa nama MUI, Anwar mengatakan bukan dirinya yang menegur.
Baca Juga
“Saya yakin kalau dia punya hati nurani maka hatinya akan menegurnya,” ucapnya.
Baca: ‘Pesan Kuat #2019GantiPresiden Harus Bisa Dijaga Prabowo-Sandi’
Soal sejumlah kalangan yang meminta KH Ma’ruf mundur dari jabatan Ketua Umum MUI, Anwar belum mau berkomentar.
“No comment sampai teman-teman pengurus yang melaksanakan ibadah haji pulang ke tanah air,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, menilai KH Ma’ruf Amin sebaiknya mundur dari posisi Ketua Umum MUI.
Pasalnya, jelas Sodik, dalam Pasal 3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI dengan tegas dinyatakan bahwa MUI adalah lembaga independen.
Sementara Pasal 6 mengatakan bahwa MUI adalah penghubung umat dengan umara dan penerjemah timbal balik kepentingan ulama dan umara.
“Dengan posisi sebagai Cawapres, dari suatu kelompok koalisi partai yang akan berlomba dalam perlombaan Pilpres, maka beliau sudah tidak lagi berada pada posisi independen, atau setidaknya sulit untuk bersikap independen dalam memimpin MUI,” ujar Sodik lansir Parlementaria, Selasa (14/08/2018).* Andi
