Hidayatullah.com–Israel mengatakan pada Ahad (29/11/2015) berencana menangguhkan diskusi terakait masalah Palestina dengan para pejabat Uni Eropa, sebagai respon terhadap keputusan blok tersebut untuk memberi ‘label Israel’ barang impor yang berasal dari pemukiman ilegal Yahudi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Uni Eropa tentang pelabelan barang-barang yang berasal dari pemukiman yang terjajah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, “memerintahkan penangguhan kontak diplomatik dengan institusi Uni Eropa dan perwakilannya pada isu ini,” kata kementrian luar negeri dalam sebuah pernyataan berbahasa Ibrani dikutip middleeasteye.net.
Netanyahu, bagaimanapun, menginginkan “pemeriksaan ulang terhadap keterlibatan di dalam tubuh Uni Eropa dalam segala sesuatu yang terhubung kepada proses diplomatik dengan Palestina,” tambah pernyataan tersebut.
Israel, juga bersikeras bahwa pihaknya berencana untuk melanjutkan bisnis seperti biasa dengan pejabat-pejabat nasional negara-negara anggota Eropa.
Baca Juga
“Hal ini penting untuk memperjelas bahwa Israel tengah menjaga pembicaraan diplomatik dengan negara-negara Eropa secara individual – seperti Jerman, Inggris, dan Prancis – tapi tidak dengan institusi Uni Eropa,” katanya.
Netanyahu berangkat ke Paris pada hari Senin, di mana ia akan menemui Presiden Prancis Francois Hollande, di antara pemimpin lainnya, di waktu konferensi perubahan iklim PBB.
Netanyahu dijadwalkan bertemu Menlu AS, John Kerry bertemu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada hari Selasa di Yerusalem dan Ramallah namun ia pergi tanpa sebuah gebrakan dan mengatakan ia hanya akan terus menekan kedua pemimpin mengenai masalah ini dalam beberapa pecan mendatang.
Pengumuman hari Ahad itu merupakan puncak meningkatnya ketegangan diplomatik selama beberapa minggu antara Uni Eropa dan Israel dimana blok perdagangan besar yang berupaya menekan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman illegal mereka di Tepi Barat.
Pernyataan tersebut mengatakan Netanyahu memerintahkan pembekuan jawaban keputusan 11 November Uni Eropa untuk melabel produksi pemukim Yahudi yang diimpor ke Eropa ketimbang “Made in Israel”.
Di hari yang sama, Israel mengatakan pihaknya menangguhkan beberapa pertemuan Uni Eropa yang sudah dijadwalkan sebagai tanggapan mengenai langkah pelabelan yang dengan kasar mencela keputusan tersebut.
Awal bulan ini Uni Eropa mengeluarkan pedoman baru atas pemberian label produk di wilayah pemukiman tersebut (made in Israel), di mana langkah itu dikecam penjajah Israel.
Pedoman yang dirancang Eropa mengharuskan para produsen Israel mencantumkan dengan jelas pada label produk pertanian dan produk-produk lain yang dijual di negara-negara Uni Eropa. Kebijakan ini bisa mempengaruhi ekspor Israel, sehingga dituding merupakan boikot secara halus.
Blok Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara merupakan mitra perdagangan utama Israel, dengan total perdagangan ekspor dan impor mencapai 32 milyar dolar. *
