Hidayatullah.com—Beberapa tokoh politik Palestina telah menyuarakan kewaspadaan atas memburuknya kesehatan seorang tahanan Palestina di penjara ‘Israel’, Maher al-Akhras. Pria tersebut memasuki hari ke-80 mogok makan pada Selasa (13/10/2020) sebagai protes terhadap penahanan administratifnya – pemenjaraan tanpa dakwaan atau pengadilan – oleh pemerintah Zionis, Middle East Eye melaporkan.
Pada hari Selasa, Mahkamah Agung ‘Israel’ menolak petisi hukum Akhras untuk pembebasan.
Anggota Knesset Yousef Jabareen, anggota Daftar Bersama yang mewakili warga Palestina ‘Israel’ di parlemen ‘Israel’, mengatakan bahwa Mahkamah Agung “telah memberikan, sekali lagi, legitimasi yudisial untuk pendudukan dan pelanggaran hak-hak warga Palestina”.
“Kami sangat khawatir tentang kerusakan berbahaya kondisi Akhras dan kami menuntut kebebasan untuknya dan untuk semua tahanan politik,” tambah Jabareen dalam sebuah pernyataan.
Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh juga menyerukan “pembebasan segera” Akhras.
Baca Juga
Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (12/10/2020) bahwa gerakan itu telah mengirimkan “pesan yang kuat” kepada ‘Israel’ untuk membebaskan Akhras dari penjara.
“Kami siap untuk skenario apa pun … kami menginginkan kebebasan dan keamanan tahanan al-Akhras,” kata Barhoum. “Hamas memiliki kehadiran yang kuat di lapangan dan akan berpartisipasi dalam aksi perlawanan apa pun di lapangan sehingga Maher menikmati kebebasan.”
Kelompok hak asasi ‘Israel’ B’Tselem menggambarkan kesehatan Akhras pada hari Selasa sebagai “di ambang kematian”.
Akhras, 49, mengatakan pekan lalu bahwa dia tetap bertekad untuk melakukan mogok makan.
Dalam pesan video dari ranjang rumah sakitnya di Kaplan Medical Center di Rehovot, ‘Israel’, Akhras mengatakan tujuan mogok makannya adalah “kebebasan untuk keluarga saya dan anak-anak saya atau pembunuhan saya atas nama keadilan palsu mereka”.
Penahanan administratif pertama kali diterapkan di Palestina di bawah Mandat Inggris dan sejak itu diadopsi oleh pemerintah Zionis.
Kebijakan yang sangat kontroversial, yang digunakan hampir secara eksklusif terhadap orang-orang Palestina, memungkinkan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan untuk periode yang dapat diperpanjang tiga sampai enam bulan, tanpa kemungkinan naik banding atau mengetahui tuduhan apa yang dilontarkan terhadap yang ditahan.
Banyak tahanan Palestina terpaksa melakukan mogok makan untuk memprotes hukuman penahanan administratif.
Menurut kelompok hak asasi tahanan Palestina Addameer, 4.400 warga Palestina ditahan oleh ‘Israel’ pada September, dengan 350 di antaranya berada dalam penahanan administratif.
Akhras ditangkap pada Juli dan dirawat di rumah sakit di Kaplan Medical Center pada September.
Kesehatannya dilaporkan memburuk dan dapat menyebabkan “kerusakan” pada jantung, mata dan telinga, terutama setelah dia menolak untuk mengonsumsi suplemen yang ditawarkan oleh dokter Israel, Qadri Abu Bakr, kepala Komite Tahanan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Urusan Mantan Tahanan, kata minggu lalu.
Lahir pada tahun 1971 di desa Salileh di Tepi Barat yang diduduki utara, Akhras, ayah dari enam anak, telah dipenjara oleh otoritas ‘Israel’ setidaknya lima kali sejak dia berusia 18 tahun setidaknya selama lima tahun.
Dia ditahan selama tujuh bulan pada tahun 1989, selama dua tahun mulai tahun 2004, 16 bulan mulai tahun 2009, 11 bulan pada tahun 2018 dan terakhir pada bulan Juli.*
