Hidayatullah.com–Medio tahun 2009 lalu, sebagian umat Islam Indonesia dikagetkan dengan kegiatan yang dinilai sebagai upaya deislamisasi dan terorisasi syariat Islam. Saat itu, tak kurang dari 100 orang dari berbagai ormas Islam se-Jatim dan pengurus MUI hadir memenuhi undangan MUI Jatim dalam acara “Halaqah Nasional Penanggulangan Terorisme”.
Selain di Jawa Timur, acara serupa juga diselenggarakan di enam kota besar Indonesia, meliputi Jakarta (11 Nopember), Solo ( 21 Nopember), Surabaya (28 Nopember), Palu (12 Desember), dan rencana terakhir di Medan (30 Desember). Program halaqah ini sendiri digagas MUI Pusat dan Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN) yang diketuai oleh Wahyu Muryadi (Pimred Majalah Tempo).
Yang acap dinilai tak adil, program halaqah ini kerap menghadirkan Deputi Badan Intelejen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, sebagai pembicara.
Pernyataan Ansyaad sendiri selama ini dinilai kerap menuding tak berdasar. Ansyaad Mbai pernah berkata bahwa penyusupan ajaran radikal semakin luas, sudah masuk hingga ke perguruan-perguruan tinggi elite, bukan perguruan tinggi pinggiran. Bahkan, menyusup ke perkantoran dan mempengaruhi karyawan.
Tokoh Islam di Indonesia juga menilai agenda “Halaqah Nasional” sarat pesanan. Pasalnya, setiap kegiatannya selalu dihadiri para petinggi Polri, BIN, dan pejabat BNPT, sekalipun acara tersebut digagas MUI bersama FKPMN. Bahkan yang dihadirkan sebagai pembicara adalah orang-orang yang hanya merepresentasikan kepentingan BNPT atau aparat saja.
Apa sesungguhnya latar belakang dididirikannya Halaqah Nasional Penanggulangan Terorisme (HNPT) ini? Apa misi dan agenda di balik pendiriannya? Berikut petikan wawancara Hidayatullah.com dengan penggagas dan Ketua Steering Committee HNPT Wahyu Muryadi. Sebagaimana diketahui, Wahyu Muryadi adalah mantan aktivis masjid UNAIR, yang pernah dekat dengan (alm) Gus Dur, bahkan diangkat menjadi kepala protokol istana presiden. Berikut wawanca lengkapnya:
Anda penggagas Halaqah Nasional Penanggulangan Terorisme?
Terus terang memang saya yang punya ide bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Yaitu bagaimana kita bikin halaqah, pertemuan, pengkajian, diskusi, seminar segala macam secara intensif di tempat tempat yang kita nilai sebagai basis terorisme. Yang pertama kita lakukan di Jakarta karena momentumnya pas bertepatan dengan rencana kedatangan Presiden Obama waktu itu.
Idenya berawal dari mana?
Idenya itu dari kami Forum Praktisi Media Nasional. Kan kebetulan kantor majalah Tempo tidak jauh dari kantor MUI, kita sering kontak-kontak sama mereka. Kebetulan beberapa pengurus di sana adalah temen-temen dari NU, temen-temen saya juga.
Kita ngomong-ngomong bagaimana kalau kita ini membikin satu acara yang merupakan follow up dari acara yang sudah dibikin oleh MUI sendiri. MUI kan telah mendirikan lembaga semacam tim penanggulan terorisme yang diketuai oleh Kyai Ma’ruf Amin. Saya pikir soal terorisme itu adalah persoalan yang tidak bisa dibicarakan sekilas. Dia harus jangka panjang.
Apa misi dari halaqah ini?
Apa yang kita bahas di sini adalah merupakan satu konklusi, atau ijma’ bersama dari umat Islam dalam memandang masalah terorisme ini yang mungkin bisa disampaikan kepada pihak pengambil keputusan, termasuk kepada istana, agar masyarakat jangan salah paham bawah Islam itu tidak seperti itu.
Angle atau sudut pandang yang kami pilih dari halaqah ini tentang bagaimana ajaran itu disebarluaskan melalui pendekatan yang benar. Karena asumsi kami, tanpa menafikkan adanya faktor-faktor lain sebagai akar munculnya terorisme, kami melihat ada satu fokus yang perlu kita kaji lebih dalam, yaitu soal ajaran. Bagaimana ajaran atau pesan-pesan Islam itu disampaikan oleh para ulama sehingga tepat sasaran dan tidak disalahtafsirkan dan lebih-lebih tidak disalahgunakan. Makanya yang kita inginkan adalah menegakkan peran keulamaan untuk menyatukan ajaran Islam yang benar. Karena kami anggap ulama sebagai pewaris Nabi, Warasathul ‘Anbiyaa. Pesan pesan itu yang ingin kita petik.
Halaqah pertama kali digelar di mana?
Pertama digelar di Jakarta karena di sini pusatnya. Baru kemudian disusul ke Bandung, Jawa Barat. Ini diharapkan untuk mewakili problem-problem potensi terorisme yang kebanyakan muncul dari situ.
Dari Jawa Barat kemudian ke Solo, Jawa Tengah. Solo ini kita pandang lebih “hot”-lah ya. Di situ ada Ngruki, tapi kita tidak bermaksud untuk memberikan satu tuduhan bahwa Ngruki pasti menjadi pengekspor teroris. Maka kita kumpulkan ulama-ulama ini dari berbagai organisasi untuk bicara.
Setelah itu diadakan di Surabaya. Kita tahulah di sana ada Tenggulun, Lamongan, segala macam. Setelah itu ke Palu dan Medan. Baru ada enam kota karena kemampuan kita baru sebatas itu.
Halaqah sempat mandeg dalam waktu lama, kenapa?
Kenapa tidak diteruskan, sebenarnya kita sayang juga. Makanya saya usulkan untuk mengangkat topik-topik yang serius, sehingga menjadi perhatian media massa. Utamanya untuk mencermati isu-isu tentang Millenium Development Goals (MDGs). Dari MDGs itu kemudian ada satu topik yang kami anggap menarik yaitu persoalan terorisme ini.
Dalam pembicaraan formal yang saya lakukan dengan beberapa tokoh agama, termasuk dengan Kyai Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum NU waktu itu, beliau mengeluh, kenapa ulama kok kayaknya tidak terlalu dianggap penting dalam isu melawan terorisme.
Kalau ada muncul isu-isu itu biasanya yang langsung bergerak adalah Densus 88, yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, pencarian dana segala macam. Ulama baru diajak ngomong kalau dampaknya sudah sedemikian meluas. Sehingga ulama hanya diperankan sebagai alat pemadam kebakaran saja. Itu kan kurang tepat.
Menurut Anda, peran ulama seharusnya seperti apa?
Saya beranggapan seharusnya sejak dulu ulama harus dilibatkan karena isu-isu ini menyangkut isu keagamaan yang kebetulan disalahpahami adalah Islam. Lah, ulama ini siapa. Ulama itu, ya, mereka yang mewakili secara kelembagaan organisasi-organisasi Islam. Kesemuanya itu berkumpul ke dalam satu wadah yang namanya MUI.
Ke depan, apakah halaqah ini akan terus dilanjutkan?
Memang harus berkelanjutan ini. Sekarang saya lagi merancang untuk follow up-nya untuk kota-kota lain. Bahkan kejadian bom-bom kan membuktikan bahwa terorisme itu berakar di tanah air. Seperti Densus yang mengatakan, memberantas terorisme ini seperti cukur jenggot. Habis dicukur akan tumbuh lagi.
Angka terorisme di Indonesia memang cukup mencengangkan. Dari gerakan-gerakan ini bahkan bukan saja ratusan tapi ribuan di berbagai tempat. Kita juga tahu masih banyak, atau ada lebih seribu mahasiswa kita yang belajar di Pakistan, Yaman, segala macam.
Kenapa, apakah ada yang salah mereka belajar di Pakistan atau Yaman?
Itu bisa jadi potensi. Katakanlah, ajaran yang mereka bawa dari sana itu berbeda dengan mainstream dengan pemahaman Islam yang ada di Indonesia. Kalau begitu kan akan repot nanti.
Sekarang ada sekitar 240-an teroris yang sudah dipenjara yang kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti. Tapi ada juga di antara mereka yang memang sudah habis masa hukumannya.Ada juga di antara mereka yang sudah terbukti melakukan pemboman. Ini kan menarik, sementara di sisi lain ada program deradikalisasi yang digagas oleh pemerintah yang nggak jalan.
Bagaimana peran Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT)?
Badan ini kan baru saja dibentuk menjadi badan di bawah organ Kemenkumham (Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan). Tapi lembaga ini mengeluh karena nggak ada anggarannya. Dia gak bisa bergerak untuk melakukan apa pun.
Dari mana sumber anggaran untuk proyek halaqah ini?
Dari teman-teman berbagai media nasional yang peduli mengadakan acara kayak gini. Kita bikin murah meriah. Ini murni inisiatif dari orang per orang media dan teman-teman dari organisasi keislaman.
Ada sumbangan dari luar negeri atau lembaga lainnya?
Tidak ada. Ini murni hanya partisipasi teman-teman saja dan MUI. Tadinya saya berharap pemerintah bisa ikut memberikan dukungannya, tapi itu tidak ada. Ya sudah, kita tetap jalan saja.
Apakah BNPT tidak membantu?
Kita tidak ada urusan dengan BNPT, kan mereka sendiri gak ada anggaran. Kami hanya meminta Pak Ansyad Mbai menjadi pembicara dalam acara acara halaqah ini.
Menurut Anda, apa pengertian radikal dari sudut pandang HNPT?
Ya radikalisasi yang dalam gambaran praktisnya itu lebih banyak mereka itu memanfaatkan, atau menggunakan dan menyebarluaskan dalil-dalil agama yang mengumbar kebencian, yang semata-mata lebih menonjolkan aspek-aspek kekerasan atas nama Islam. Dan ini sudah semakin semarak di mana-mana.
Apakah ada format khusus dari HNPT tentang deradikalisasi?
Memang sempat muncul beberapa masukan dari pembicara melalui makalah-makalah yang mereka sajikan. Tapi kemudian itu tidak secara spesifik kami jadikan sebagai format atau program yang menurut kami paling ampuh untuk mencapai saat seperti itu.
Target dari halaqah ini masih semata-mata sifatnya ta’aruf, saling mengenal. Jadi lebih kepada pemetaan dari problematik isu terorisme yang bertitik tolak dari kesalahapahaman dan penyalahgunaan ajaran. Jadi apa itu benar itu terjadi, apa benar ini serius, ini yang kita bahas bersama.
Nah yang hadir sebagai narasumber adalah pihak-pihak yang kami anggap berkompeten untuk bicara soal itu. Ada dari ulama MUI tentu saja ada, BNPT sendiri, kemudian dari intelijen, dan juga dari kepolisian, utamanya Densusnya. Dan yang terakhir mengundang para akademisi.
Tapi, narasumber yang Anda hadirkan dalam halaqah terkesan selalu satu arah?
Ya formatnya selama ini seperti itu dan memang masih ada kritik karena terkesan masih sepihak. Dari pembicara kepada floor, tapi floor-nya tidak mendapatkan kesempatan banyak untuk bicara karena memang juga waktunya sangat terbatas.
Sehingga format dalam acara yang lain nanti, Insya Allah, halaqah akan kita ubah nantinya, bukan lagi pembicaranya yang terus bicara, tapi semua bebas bicara. Pembicara ada sesi sendiri, floor juga sendiri, sehingga tidak ada sekat. Mungkin nanti bentuknya adalah diskusi panel atau focus group discussion.
Ada kesan yang ingin diciptakan bahwa radikalisasi lekat dengan atribut Islam, seperti mereka yang membaca buku jihad, bercadar, atau singkatnya mereka yang menjalankan ajaran Islam?
Nggaklah. Kita nggak sampai ke sana. Justru kita luruskan stereotip yang sangat salah atau sikap sinikal seperti itu. Kita lebih, bagaimana ajaran, ideologi, atau doktrin doktrin yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kesalahpahaman tafsir, dan juga penyalahgunaan. Dan hal ini juga memang belum tuntas. Rasanya pun ini kami harus gulirkan terus pada kesempatan forum-forum berikutnya.
Apakah peran media Islam dalam penanggulangan terorisme sudah maksimal?
Belum. Media Islam umumnya masih terjebak dalam glorifikasi terhadap jihad. Semestinya, kalau memang mau menjadi media dakwah, itu sah-sah saja dan wajib itu harus dilakukan. Mungkin kita tidak terlalu penting dengan hasil komersialnya, tapi lebih kepada pentingnya nilai-nilai jihad Islam itu.
Anda bikinlah semacam liputan yang yang memuat distingsi antara kita dengan ajaran-ajaran kelompok kelompok teroris, di mana sih batasannya itu. Di mana yang masih bisa ditoleransi, di mana yang disalahpahami. Itu harus dibikin pemetaannya, dong.
Anda harus serius untuk menampilkan cover story semacam itu. Saya yang kebetulan di Tempo membikin edisi liputan terorisme dan tentu saja itu masih ada saja kelemahannya karena kebanyakan bersumber dari polisi.
Media Islam harus berperan untuk membantu meredam dan syukur-syukur bisa melakukan pemberantasan terorisme yang sangat dikutuk dan tidak dibenarkan oleh Islam.*
