PRIA tua itu memasang wajah serius. Kedua alis putihnya hampir bertemu. Janggutnya yang telah memutih bergerak turun-naik. Seiring mulut ompongnya yang melontarkan rentetan kalimat tak biasa. Mantan pengangkut air ini menanyakan perihal Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).
Sore itu di kawasan pemukiman Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Umar Guli, 64 tahun, tengah galau. Ia turut memikirkan sebuah kejadian yang bermula dari Ibu Kota negara, ratusan kilometer dari tempat tinggalnya.
“Bagaimana tuh kok bisa diblokir situsnya?” tanyanya dengan suara agak lirih.
Pertanyaan itu dilontarkannya kepada awak hidayatullah.com yang tengah berada di depan Pasar Ummi, tempat sebagian masyarakat Gunung Tembak berbelanja. Pak Umar, demikian ia dikenal, sebelum itu tengah beres-beres di pasar.
Rutinitasnya itu ia hentikan usai melihat awak media ini datang mengenakan kaos berlogo “hidayatullah.com”. Ia bertanya tentang pemblokiran beberapa situs media Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak Ahad, 29 Maret 2015.
Pemblokiran atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini ternyata sampai pula ke telinga Umar. Padahal, selama ini ia dikenal gagap teknologi alias gaptek, termasuk soal internet. Rupanya, Rabu, 1 April itu, Pak Umar baru saja mendapatkan kabar pemblokiran di Masjid Ar-Riyadh.
Usai shalat Ashar di masjid kompleks Pesantren Hidayatullah Pusat itu, seorang ustadz mengumumkan kepada para jamaah perihal pemblokiran hidayatullah.com. Artikel-artikel situs media Islam berumur 19 tahun ini selalu dicetak dan dipajang menjadi majalah dinding Masjid Ar-Riyadh.
Meski gaptek, Umar turut risau atas pemblokiran itu. Sebab, ia merasa kejadian ini laksana serangan terhadap Islam. Bapak lima anak yang rajin shalat fardhu berjamaah di masjid ini seakan khawatir, jika Islam selalu dijadikan korban, pelaksanaan syariatnya bisa terancam.
Maka tak heran, jika ia bertubi-tubi menanyakan perihal kejadian itu kepada awak media ini. Bahkan, ia sampai geram dan mempertanyakan peran JK dalam menyelesaikan masalah pemblokiran.
Maklum, Umar merupakan satu dari ribuan penghuni pesantren yang beberapa kali dikunjungi oleh JK. Terakhir pada Juni 2013 lalu, saat Ketua Dewan Masjid Indonesia itu membuka acara Silaturahim Nasional Hidayatullah.
“Kalau Pak JK itu bagaimana (andilnya mengatasi pemblokiran itu)? Kok bisa ya (diblokir) begitu? Di mana suara umat? Kan, banyak tuh umat Islam?!” sergah mantan pekerja pabrik batako kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini.
“Bakal Habisi Islam”?
Umar tak sendirian. Umat Islam sekerisauan dengannya. Beberapa hari pasca pemblokiran, awak media banyak bertemu pembaca situs-situs media Islam yang turut khawatir tindakan Kemenkominfo dalam memblokir media Islam.
Mereka mengaku was-was jika pemblokiran itu berdampak pada stigma buruk terhadap Islam. Sebab, ke-19 situs yang diblokir itu selama ini justru menjadi pembela umat, dan pembelaan itu tak pernah mereka temukan di media umum. Selain itu menurutnya, media-media dikenal berakidah Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Kerisauan serupa mencuat ke dunia maya. Di twitter, pemblokiran itu memunculkan kicauan “Bakal Habisi Islam”, yang diketahui sempat masuk ke jajaran trending topic se-Indonesia.
Dalam penelurusan hidayatullah.com, trending topic ini bermula dari kicauan @JasmevNew2014.
JASMEV2014 adalah wadah relawan Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden lalu, singkatan dari Jokowi Advanced Social Media Volunteers.
Pada 15 Mei 2014, @JasmevNew2014 pernah berkicau, “Ini akun @pkspiyungan kerjanya cuma kampanye negatif Jokowi. Elo bakal kami habisi kalau Jokowi menang. Islam gak bakal kami beri ruang.”
Hampir setahun kemudian, kicauan itu ditampilkan lagi oleh akun @maspiyungan dalam bentuk gambar screen shoot. Pada gambar ini, disandingkan screen shoot berita republika online edisi Selasa (31/03/2015), yang berjudul “BNPT: Situs Islam Diblokir karena Jelekkan Jokowi”.
Dengan munculnya memblokiran, topik “Bakal Menghabisi Islam” marak kembali.
Penghuni facebook juga risau. Mohammad Irwan Nellson, misalnya. Akun santri jebolan Yayasan Marhamah, Depok, Jawa Barat, ini mengungkapkan kegundahannya kepada publik (31/03/2015). Lewat postingan statusnya yang panjang, ia di antaranya menulis:
“Di awal masa pemerintah Jokowi-JK ini kita kembali disuguhi sentimen akrobatik terhadap Islam. Entah karena memang paranoid atau kebetulan saja, phobia terhadap Islam tergambar sangat eksplisit…. Sekarang pemerintah mau membungkam media-media Islam yang secara serampangan dituding radikal atau mendukung radikalisme.”
Irwan pun cemas jika pemblokiran itu berdampak pada banyak hal di lembaga-lembaga Islam.
Berbagai kegundahan itu mungkin terlalu berlebihan. Tapi tak bisa dipungkiri, pemblokiran situs hidayatullah.com, sebagai salah satu contoh, cukup merembet pada ormas Hidayatullah dan segenap organisasi bawahannya. Termasuk sekolah dan pondok pesantren di berbagai kota yang didirikannya.
Seorang pengurus pesantrennya di luar Jawa mengungkap, beberapa orang berhenti berlangganan majalah Suara Hidayatullah, majalah berusia 26 tahun, induk dari situs hidayatullah.com.
“Jangan-jangan dampak dari pemberitaan tentang ‘situs-situs radikal’,” ujarnya.
Sementara itu, Kemenkominfo dan BNPT membantah tindakan mereka karena tendensi agama. “Itu kan masalahnya bukan Islam yang diblokir. Ada beberapa situs saja yang terindikasi radikalisme berdasarkan permintaan BNPT,” ujar Menteri Kominfo Rudiantara di Istana Negara Jakarta, Kamis, (02/04/2015).
“Habis gelap terbitlah terang”, pepatah masih berlaku. Berbagai pihak merasakan, banyak hikmah yang bisa dipetik dari kejadian itu. Sesaat setelah beredar kabar surat permintaan BNPT soal pemblokiran, media sosial diramaikan dengan hastag #KembalikanMediaIslam. Topik yang langsung nge-tren se-dunia ini pun menjadi senjata masyarakat global memprotes pemblokiran yang dinilai gegabah itu.
Hikmah lebih jauhnya, jumlah pengunjung situs media Islam mengalami peningkatan drastis. Website yang tadinya belum dikenal jadi terkenal. Yang sudah dikenal, semakin terkenal. Dengan kata lain, Kemenkominfo ataupun BNPT seakan mempromosikan gratis situs-situs itu kepada khalayak luas.
Kenyataan itu, salah satunya terungkap melalui pertemuan antara perwakilan situs-situs media Islam yang diblokir dengan pemerintah di gedung Kemenkominfo, Selasa (07/04/2015).
Menariknya, Pendiri AQL Ustadz Bachtiar Nasir, mengucapkan Alhamdulillah saat mendengar situs-situs Islam termasuk miliknya, aqlislamiccenter.com, diblokir.
“Momen ini akan menyatukan media Islam. Insya Allah, akan ada proyek kantor berita Islam nusantara,” ungkapnya pada acara Tabligh Akbar “Jangan Berangus Media Dakwah Kami” di Masjid Al-Azhar Jakarta, Jumat (03/04/2015) malam.
Memang, meski sudah terblokir, ke-19 situs itu masih bisa diakses melalui jaringan tertentu. Ini di antara yang patut disyukuri. Kesyukuran lainnya, para tokoh Islam di lembaga dakwah maupun politik, satu suara mempertanyakan pemblokiran itu. Di sisi lain mereka mendesak pemerintah untuk segera membuka blokir.
Wapres pun angkat bicara. Sehari sebelum Pak Umar bertanya-tanya kepada awak hidayatullah.com, JK sudah mempertanyakan duluan perihal pemblokiran itu. Ia meminta Rudiantara meninjau ulang konten situs-situs media Islam yang diblokir. “Kalau hanya karena ada nama ‘Islam’ lalu otomatis diblokir, tidak bisa begitu,” ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (31/03), dikutip situs yang juga diblokir, eramuslim.com.
Teguran JK rasanya agak melegakan umat Islam. Pun Umar, pada hampir dua pekan pasca pemblokiran, ia mungkin tak lagi merisaukan itu. Sebab, Tim Panel Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN), bentukan pemerintah, telah membuka blokir terhadap 12 dari 19 situs tersebut, Kamis (09/04/2015).
Samin Barkah, Pimpinan Umum dakwatuna.com, situs yang termasuk dibuka blokirnya, menyambut baik keputusan Panel FPSIBN. Meski begitu, pihak situs-situs tersebut merasa tak cukup. Sebab nama baik mereka terlanjur tercemar.
“Kami tentu bersyukur. Tapi ada hal yang tersisa. (Situs) kami dinormalisasi tapi kami tidak direhabilitasi,” ujar Pemimpin Redaksi hidayatullah.com, Mahladi, esoknya, Jumat. Dalam berbagai kesempatan, ia pun berharap pemerintah meminta maaf.
Agaknya, BNPT dan Kemenkominfo perlu membaca pesan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Yunahar Ilyas, “Walaupun dibuka (blokirnya), memperbaiki stigma itu tidak mudah. Ini lekat di masyarakat. Yang paling mahal, kan, menjaga nama baik itu.”
Sikap ketidak-adilan pemerintah rupanya juga melahirkan gerakan massa di jejaring sosial. Ketika media-media ini sudah pulih, masyarakat pun memberi dukungan moral dengan berbondong-bondong menyerukan, “Saatnya #KembaliKeMediaIslam!”.*