China Wajibkan Influencer Punya Gelar Akademis untuk Bahas Topik Profesional

Hidayatullah.com—Pemerintah China resmi menerapkan peraturan baru yang mewajibkan para influencer serta kreator konten daring untuk memiliki dan menunjukkan gelar akademis atau sertifikasi profesional sebelum mengunggah konten tentang topik-topik yang dianggap sensitif atau membutuhkan keahlian khusus.

Kebijakan ini diumumkan oleh Administrasi Radio dan Televisi Negara (NRTA) bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 10 Oktober 2025. 

Menurut dokumen peraturan yang diterbitkan kedua lembaga tersebut, aturan ini mencakup bidang-bidang seperti kedokteran, hukum, pendidikan, keuangan, dan kesehatan masyarakat.

Influencer yang ingin berbicara atau memberikan saran di area tersebut wajib lebih dulu mengunggah bukti kualifikasi akademik mereka ke platform tempat mereka beroperasi, seperti Douyin (setara TikTok di China), Weibo, Bilibili, atau Xiaohongshu, untuk diverifikasi oleh pihak platform sebelum konten dapat dipublikasikan. 

Kebijakan ini, menurut NRTA, bertujuan untuk “meningkatkan kualitas informasi daring dan menekan penyebaran misinformasi yang berpotensi merugikan masyarakat.”

Dalam pernyataannya, NRTA menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah meningkatnya kasus penyebaran informasi keliru tentang topik medis, keuangan pribadi, dan hukum di berbagai platform sosial. 

“Pengguna internet di China semakin mengandalkan media sosial untuk memperoleh pengetahuan. Maka, tanggung jawab pembuat konten untuk memberikan informasi yang akurat harus ditegakkan dengan lebih ketat,” bunyi pernyataan resmi NRTA yang dikutip oleh media pemerintah People’s Daily pada Selasa (21/10/2025). 

Aturan baru ini menjadi bagian dari tren pengawasan digital yang semakin meluas di China.

Dalam dua tahun terakhir, otoritas telah memberlakukan kebijakan yang memperketat kontrol terhadap industri hiburan daring, termasuk larangan terhadap “budaya selebritas berlebihan” dan penayangan konten yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial. 

Selain mewajibkan sertifikasi bagi influencer profesional, aturan itu juga mengatur agar platform memiliki sistem penandaan khusus bagi akun dengan kualifikasi akademik terverifikasi.

Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah mengenali apakah seorang kreator konten memang memiliki keahlian di bidang yang dibahasnya. 

Sementara itu, NRTA juga memberi peringatan kepada platform digital agar tidak memberi ruang bagi “influencer amatir” yang memberikan nasihat kesehatan, hukum, atau keuangan tanpa dasar akademik yang jelas. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berujung pada penghapusan akun dan pelarangan permanen. 

Sejumlah analis melihat kebijakan tersebut sebagai upaya lanjutan pemerintah China untuk membentuk kembali ekosistem informasi daring agar lebih sesuai dengan garis kebijakan nasional yang menekankan “tanggung jawab sosial dan ideologis” bagi semua penyiar daring.

Profesor komunikasi digital di Universitas Renmin, Zhang Xiaoyan, mengatakan langkah ini dapat membantu publik membedakan antara informasi resmi dan konten spekulatif. 

“Ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan ruang digital tidak menjadi wadah informasi tanpa kendali. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi,” ujar Zhang dalam wawancara dengan China Daily. 

Beberapa pengguna media sosial di China menyambut aturan baru itu secara positif, menilai bahwa langkah tersebut bisa melindungi masyarakat dari maraknya klaim palsu tentang pengobatan alternatif dan investasi finansial daring.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa peraturan ini terlalu ketat dan dapat membatasi kreativitas warganet. 

“Kalau setiap orang harus punya gelar akademik, bagaimana dengan mereka yang hanya ingin berbagi pengalaman pribadi?” tulis seorang pengguna Douyin yang dikutip South China Morning Post. “Tidak semua informasi praktis harus datang dari seorang ahli.” 

Meski demikian, pelaksanaan aturan baru ini diperkirakan akan dimulai secara bertahap hingga akhir tahun 2025. Pemerintah menegaskan bahwa sistem verifikasi sertifikasi akademik akan diintegrasikan langsung dengan database kementerian pendidikan untuk menghindari kecurangan data. 

Dengan kebijakan ini, pemerintah China menegaskan arah barunya: menjadikan dunia maya tidak hanya aman dan terkendali, tetapi juga berstandar keilmuan yang tinggi di tengah berkembangnya pengaruh ekonomi kreator digital di negara tersebut.*