Oleh: Alwi Alatas
Hidayatullah.com | BELAKANGAN ini kerap muncul kebisingan yang tidak perlu terkait Pancasila, khilafah, Timur Tengah dan yang semisalnya. Beberapa pernyataan yang mempertentangkan Pancasila dan agama muncul ke publik, di tengah carut marut ekonomi dan persoalan korupsi yang terlihat semakin akut, padahal tidak semestinya kedua hal itu dipertentangkan (lihat Husaini, 16 Mei 2011).
Apa yang berlaku belakangan ini, meminjam istilah seorang kawan, ibarat menggaruk di tempat yang tidak gatal. Akhirnya menjadi bahan guyonan masyarakat.
Islam sejatinya sudah hadir di Nusantara sejak masa yang awal, sejak abad pertama Hijriah menurut Hamka dan beberapa peneliti sejarah lainnya. Jarak antara Nusantara dan pusat kemunculan Islam memang jauh dan sedikit banyak ikut mempengaruhi “lambatnya” proses perkembangan Islam di Nusantara. Bagaimanapun, jalur perdagangan di Samudera Hindia yang telah menghubungkan kedua kawasan ini beberapa abad sebelum munculnya Islam menjadikan penyebaran Islam di Nusantara secara gradual sejak abad ke-7 Masehi sebagai sebuah keniscayaan.
Baca Juga
Secara umum kehadiran agama ini diterima dengan tangan terbuka sehingga di belakang hari dianut oleh mayoritas penduduk di kawasan ini.
Hubungan antara Nusantara dan Timur Tengah pada sepanjang sejarahnya dapat dikatakan lebih banyak bersifat hubungan antar-masyarakat ketimbang antar-pemerintahan. Namun, hubungan antar-pemerintah mungkin terjadi pula pada waktu-waktu tertentu, termasuk di era yang awal sebagaimana yang dianjurkan oleh Fatimi (1963) terkait surat dari “Raja India” kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta dari “Raja Cina” kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Berbicara tentang hubungan Nusantara dan Timur Tengah tentu sangat luas cakupannya. Karena itu, tulisan kali ini hendak mendiskusikan hubungan awal antara Nusantara dengan Turki, terutama antara Aceh dan Turki Utsmani. Bagaimana sebetulnya pola hubungan di antara keduanya dan apa yang melatarbelakanginya.
Abad ke-16 tampaknya menjadi abad yang penting terkait dengan hubungan awal antara Nusantara dan Turki. Pada awal abad tersebut, orang-orang Turki sudah tercatat sebagai bagian dari para pedagang yang hadir di utara pulau Sumatera. Saat berbicara tentang Kerajaan Samudera Pasai (atau Pase) di dalam Summa Oriental, Tome Pires (1944: 142) menulis:
“… karena Melaka telah dihukum dan Pedir dalam keadaan berperang, Kerajaan Pase menjadi makmur, kaya, dengan banyak pedagang dari berbagai bangsa Moor dan Keling, yang melakukan banyak perdagangan, di antaranya yang terpenting adalah orang-orang Bengali. Ada (pula) orang-orang Rume, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Melayu, Jawa, dan Siam.”
Sebelum era ini mungkin sudah ada pedagang-pedagang Turki yang hadir di wilayah ini, bersama pada pedagang lainnya. Kurang lebih satu setengah abad sebelum Pires, Ibn Battutah (1829: 200), dalam perjalanannya dari Pulau Jawa menuju Cina, tiba di sebuah tempat yang disebutnya sebagai Tawalisi. Penduduk di tempat itu merupakan non-Muslim dan perawakannya mirip orang-orang Turki. Ratunya yang bernama Arduja menyambutnya dengan bahasa Turki dan menulis dengan tangannya sendiri lafal Bismillah (Ibn Batuta, 1829: 206). Ini menunjukkan bahwa mereka pernah berinteraksi dengan Muslim dan orang-orang Turki.
Sebelum itu, Ibn Battutah berada di Sumatera, yang menurutnya adalah nama sebuah kota. Di tempat itu ia disambut oleh rajanya yang bermazhab Syafi’i, al-Malik al-Zahir Jamal al-Din. Sumatera yang ia maksudkan adalah pusat Kerajaan Samudera Pasai. Namun, Ibn Battutah tidak bercerita tentang para pedagang asing yang ada di sana.
Terlepas dari itu, gelar yang digunakan oleh Jamal al-Din serta raja-raja Samudera Pasai, seperti Malik al-Zahir dan yang semisalnya, menunjukkan kesesuaian dengan penggunaan gelar kepemimpinan di pusat dunia Islam ketika itu, seperti yang digunakan oleh para sultan Mamluk di Mesir yang banyak memiliki asal-usul Turki.
Penggunaan gelar semacam ini mungkin bermula pada akhir era Dinasti Turki Saljuk – Nur al-Din Mahmud bin Zanki menggunakan gelar al-Malik al-Adil – diikuti oleh Dinasti Ayyubiyah, dan kemudian Dinasti Mamluk. Hal ini menunjukkan bahwa gelar yang biasa digunakan di dunia Islam di Timur Tengah pada masa itu diketahui dan diadopsi oleh pemimpin Samudera Pasai.
Ini mengingatkan kita juga pada penggunaan nama-nama berbau Turki di kemudian hari di Jawa pada gelar, pangkat, dan nama-nama kesatuan militer di era Pangeran Diponegoro, seperti “Ngabdulkamit”, “Ali Basah”, serta “Bulkio”, “Turkio”, dan “Arkio” (Carey, 2008: 152-153). Menarik juga untuk diperhatikan bahwa Sultan Hamengkubuwono X di dalam pidatonya di Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta pada bulan Februari 2015 menyatakan bahwa pada tahun 1479 Sultan Turki menetapkan Raden Patah, Sultan Demak yang pertama, sebagai perwakilan kekhalifahan Islam di tanah Jawa. Turki juga dikatakan telah memberikan kepada Demak dua buah bendera dari kain kiswah Ka’bah yang bertuliskan dua kalimat syahadat. Duplikat kedua bendera itu sekarang berada di Keraton Yogya (Republika, 2015).
Hubungan antara Aceh dan Turki pada abad ke-16 rupanya tidak hanya sebatas hubungan perdagangan. Bersamaan dengan jatuhnya Kerajaan Melaka serta hadirnya ancaman Portugis di Selat Melaka, Kerajaan Aceh tumbuh besar sebagai kekuatan politik dan perdagangan, melanjutkan kedudukan Pasai serta menggantikan posisi strategis Melaka.
Pada tahun 1539 dilaporkan bahwa sekitar 300 tentara Turki telah berada di Aceh dan membantu kerajaan itu dalam konfliknya dengan kerajaan Batak (Pinto, 1897: 31-32). Menurut Goksoy (2007: 4), pasukan Turki ini mungkin merupakan pecahan dari pasukan Turki yang tidak berhasil dalam upaya mengusir Portugis dari Diu, Gujarat.
Aceh sendiri telah terlibat dalam perdagangan lada di Samudera Hindia pada tahun-tahun tersebut dan mulai terganggu dengan kehadiran Portugis di kawasan itu yang kemudian membawa keduanya saling berhadapan (Boxer, 1969: 416-417). Dalam konfliknya dengan Portugis dan kerajaan-kerajaan di perbatasan, Aceh memilih untuk menjalin hubungan lebih serius dengan Kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun-tahun berikutnya.
Snouck Hurgronje (1906: 208-2010) di dalam bukunya The Achehnese mengutip satu cerita popular – sebuah legenda sejarah, menurutnya – tentang asal usul nama meriam terkenal di Aceh, yaitu “Lada Sichupa’” (Lada secupak). Menurut cerita tersebut, pada abad ke-16 saat kerajaan Aceh semakin kuat, sultan Aceh memutuskan untuk mengirim utusan ke Istanbul.
Rombongan dari Aceh pergi dengan kapal-kapal yang dipenuhi lada, yang merupakan hasil utama kerajaan itu. Namun sampai di Istanbul mereka tak dapat langsung menemui Sultan Turki Utsmani disebabkan tak ada yang mengenal kerajaan mereka. Mereka berdiam di kota itu selama satu atau dua tahun dan terpaksa menjual sebagian besar lada mereka untuk hidup di negeri itu. Akhirnya mereka dapat bertemu Sultan Turki dan mempersembahkan lada yang hanya tinggal secupak, tetapi diterima dengan senang hati oleh Sultan. Sebagai balasan, Sultan Turki menghadiahkan sebuah meriam besar untuk Aceh yang kemudian diberi nama Lada Sichupa’.
Sultan Turki juga memperkenankan permintaan mereka untuk mengirimkan sejumlah tenaga ahli untuk ikut bersama mereka ke Aceh. Sebagian dari tenaga ahli ini berasal dari Suriah yang kemudian tinggal di kampung Bitay di Aceh. Nama Bitay sendiri dikatakan sebagai sebutan Aceh untuk perkataan Betal yang merupakan kependekan dari Betal Maqdis atau Bayt al-Maqdis, yang tampaknya menunjukkan asal-usul para utusan Turki itu. * Bersambung artikel KEDUA
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
