Hidayatullah.com–Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menambah sembilan entitas dan sembilan individu dalam ‘daftar hitam’ dengan tuduhan ada kaitan dengan Qatar yang terus dituduh mendukung terorisme, demikian menurut kantor Saudi Press Agency (SPA) yang dikelola pemerintah hari Selasa (25/07/2017).
Daftar tambahan itu termasuk kelompok dari Libya dan Yaman serta beberapa individu dari Doha, Sana’a dan Kuwait yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan Pemerintah Qatar.
“Beberapa individu diduga berperan dalam mengumpulkan dana untuk mendukung milisi Jabhah Nusrah dan kelompok milisi pejuang lainnya di Suriah sementara sebagian lagi memberi kontribusi dan dukungan kepada al-Qaeda,” menurut laporan tersebut.
Baca: Aljazeera Tolak Usulan UEA Lakukan Restruktur Perusahaan
Sebelumnya, puluhan individu terdaftar setelah empat kekuatan besar Negara Arab itu memutuskan hubungan diplomatik dan menerapkan pembatasan atas Doha pada 5 Juni 2017 lalu.
Dalam perkembangan terkait, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dilaporkan gagal menyelesaikan krisis Qatar ketika melakukan kunjungan regional ke beberapa Negara Arab termasuk Riyadh dan Kuwait.
Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash menggambarkan upaya Erdogan tidak membawa pembaharuan karena tidak jelas apa yang telah dicapai dalam pertemuan bersama Pemerintah Saudi, Raja Salman dan Putera Mahkota, Mohammad bin Salman.
Namun ketika berkunjung ke Qatar, Erdogan telah bertemu Emir Tamin Hamad al Thani membahas upaya bersama untuk memerangi terorisme dan ekstremisme, mengkaji kerjasama pertahanan dan ekonomi serta memuji usaha Kuwait sebagai mediator konflik tersebut.
Sebelum ini, Arab Saudi bersama Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab memasukkan ulama Sunni, Syeikh Dr Yusuf al Qaradhawi, dalam daftar teroris bersama 58 orang dan 12 organisasi yang berbasis di Qatar.
Pada tanggal 22 Juni 2017, empat Negara Teluk pimpinan Saudi telah mengeluarkan 13 daftar permintaan kepada Qatar, termasuk desakan menutup Aljazeera, membatasi hubungan dengan Iran dan mengusir tentara Turki yang ditempatkan di negara tersebut, sebagai prasyarat untuk mencabut sanksi embargo.*
