Oleh: Dr. Abdul Wahab Al-Effendi
DI tengah-tengah ‘perang kotor’ yang sebelumnya belum pernah terjadi terhadap Qatar oleh rezim counter-revolusi, masalah dukungan Qatar pada Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Ikhwanul Muslimin (yang digolongkan sebagai gerakan teroris di negara-negara tersebut) telah muncul sebagai dua alasan paling penting bagi kebijakan koalisi itu terhadap Qatar.
Namun, siapapun yang membaca hal itu akan menemukan bahwa itu merupakan kebohongan lain; sebuah penemuan brilian dari media “post-truth” yang mengatur kebijakan ini.
Banyak pihak yang mengetahui bahwa Ikhwanul Muslimin tidak memiliki kehadiran yang terbuka di Qatar, tidak seperti negara lain di mana beberapa dari pemimpinnya berada di dalam koalisi, seperti Bahrain, dan lainnya merupakan sekutu, seperti Kuwait. Kami tidak mendengar dari koalisi pemboikot mengenai kekhawatiran pada mereka.
Faktanya, di Mesir sendiri, kelompok Islam –termasuk Salafi dan kelompok Ikhwan seperti Abdul Muniem Aboul Fotouh — jumlahnya melebihi kelompok-kelompok yang aktif di Teluk.
Sebagai tambahan, jumlah negara yang telah memutus atau mengurangi hubungan mereka dengan Qatar karena tekanan, seperti Jordania dan Mauratian, memiliki kehahiran organisasi Ikhwanul Muslim yang terbuka dan aktif, baik di dalam dan di luar parlemen. Sedangkan di negara lain, yang berposisi netral terhadap Qatar dan tidak menyerang atau mengkritisinya seperti Sudan, Tunisia, Aljazair dan Moroko, gerakan Islam ikut serta di dalam pemerintahan dan parlemen.
Karena itu, boleh dibilang, Negara Qatar sama sekali bukanlah Negara Arab yang memberikan dukungan paling besar atau memiliki jumlah kehadiran terbanyak Ikhwanul Muslimin.
Bahkan dengan memperhatikan pengungsi politik yang berasal dari Ikhwanul Muslimin, jumlah mereka di Qatar tidak lebih tinggi dari di negara lain, seperti; Inggris, Swiss dan bahkan AS. Fakta menunjukkan, jumlah gerakan Islam di Eropa lebih besar daripada di mayoritas negara-negara Teluk, termasuk Qatar.
Karena itu, permasalahan Ikhwanul Muslim dan dukungan padanya bukanlah masalah yang sangat penting, bahkan di dalam koalisi pemboikot yang melawan Qatar.
Berdasarkan itu, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas apa yang negara-negara tersebut proklamasikan.
Alasannya tidak mungkin Hamas, hal ini hanyalah sebuah alasan dan sebatas alat. Ketika Hamas diundang di Arab Saudi oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada 2007 untuk menyusun perjanjian rekonsiliasi dengan Fatah, Hamas lebih memilih alternatif militer dan bahkan lebih radikal daripada saat ini dalam menolak kesepakatan apapun.
Apakah Arab Saudi menjadi tuan rumah ‘gerakan teroris’ saat itu?
Dan bagaimana bisa para pemimpin Hamas menuju Doga, tanpa melewati ibukota-ibukota seperti Kairo?
Banyak pihak sudah mengetahui bahwa terdapat kerjasama erat antara otoritas keamanan Mesir dan Hamas; bahkan lebih dekat daripada hubungan antara Doha dan Gaza. Apakah ini berarti bahwa Mesir berurusan dengan ‘teroris’ dan mendukung mereka? klik >> (Bersambung)
