Hidayatullah.com—Manila menuding pimpinan organisasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dimainkan pihak-pihak tertentu untuk “menggulingkan” Presiden Rodrigo Duterte, setelah Zeid Ra’ad Al Hussein menyeru agar pemimpin Filipina itu mendaftarkan dirinya sendiri untuk menjalani “pemeriksaan kejiwaan.”
Hari Jumat (9/3/2018), Komisioner Tinggi untuk HAM PBB Zeid Ra’ad Al-Hussein menyeru agar Dewan HAM PBB mengambil sikap terhadap Duterte yang dinilainya memiliki dendam pribadi kepada pejabat-pejabat HAM PBB, yang mengkritik kebijakan perang melawan narkoba pemerintah Manila.
Awal bulan ini, Duterte memerintahkan unit kepolisian bersenjata agar tidak bekerja sama dengan pelapor khusus PBB Agnes Callamard, yang sedang memeriksa dugaan pembunuhan di luar hukum dalam kebijakan perang melawan narkoba yang dijalankan Duterte.
“Jika soal HAM, atau siapapun pelapornya, saya perintahkan kepada kalian: Jangan dijawab. Tak perlu ditanggapi,” kata Duterte pada hari Jumat 2 Maret. “Kalian memeriksa kami, mencari fakta? Well sorry, do not f*** with me,” kata Duterte, memperingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang mencoba macam-macam dengannya, seperti dilansir AFP.
Sebelumnya pada bulan November 2017, Duterte pernah mengancam akan menampar Callamard jika wanita itu menudingnya melakukan pembunuhan di luar hukum. “kalau kamu menyelidiki saya, akan saya tampar kamu,” kata Duterte ketika itu menurut kutipan situs berita online Rappler. “Kenapa? Karena kamu menghina saya. Kenapa? Karena kamu sendiri tidak percaya dengan riset yang dilakukan organisasimu sendiri. You are f***ing me dan saya tidak menginginkannya,” kata Duterte.
Mendapat komentar-komentar pedas semacam itu, pimpinan Dewan Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad rupanya panas telinganya.
“Dewan HAM PBB harus mengambil sikap. Serangan-serangan ini tidak dapat dibiarkan saja,” kata Zeid hari Jumat (9/3/2018) seperti dilansir RT.
“[Duterte] perlu memeriksakan dirinya untuk menjalani semacam pemeiksaan kejiwaan. Komentar semacam itu tidak dapat diterima, tidak dapat diterima,” kata Zeid, diplomat Yordania yang berasal dari keluarga kerajaan.
Zeid juga marah karena Duterte mengeluarkan komentar pedas serupa terhadap pelapor khusus PBB Victoria Tauli-Corpuz yang memeriksa pembunuhan pribumi di kawasan Mindanao, di mana Duterte menerappkan darurat militer tahun lalu guna memberangus pemberontakan kelompok Islam.
Pernyataan Zeid itu dikemukakan sementara petugas dari ICC (Mahkamah Kejahatan Internasional) masih memeriksa dugaan pembunuhan di luar hukum yang diperintahkan Duterte.
Manila membalas komentar Zeid itu dengan menyebutnya sebagai komentar yang “tidak bertanggung jawab dan melecehkan” dari seorang pejabat tinggi PBB.
Kementerian Luar Negeri Filipina secara khusus mengecam pernyataan Zeid itu yang dinilai “menghina pemimpin negara anggota PBB tanpa lebih dulu melakukan pemeriksaan.”
“Dunia bahkan sebenarnya membutuhkan lebih banyak Duterte: pemimpin yang berempati, pemimpin yang mendengar rakyatnya, dan pemimpin yang siap untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi rakyat,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter S. Cayetano.
Banyak pihak yang memuji sikap tegas Duterte dalam pemberantasan narkoba, yang bertahun-tahun merusak generasi muda Filipina, serta sikapnya yang tidak kenal ampun menghadapi kelompok pemberontak. Namun, tidak sedikit yang terkejut dan marah, karena kebijakan keras itu dinilai justru banyak merenggut nyawa rakyat yang seharusnya tidak perlu terjadi dan justru melanggar HAM.*
