Hidayatullah.com–Sejumlah wartawan di Jakarta menggelar unjuk rasa mendesak pemerintah Mesir untuk membebaskan sejumlah wartawan stasiun televisi Aljazeera yang diadili karena dituduh mendukung terorisme.
Aksi yang digelar jurnalis Aljazeera biro Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, sejumlah wartawan, serta pegiat pro demokrasi ini digelar di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (27/02/2014) siang.
“Kami mendesak pemerintah Mesir membebaskan semua jurnalis, termasuk empat wartawan Al Jazeera, yang ditahan serta menghapus ancaman penjara bagi para jurnalis terkait pemberitaan,” kata Ikhsan Rahardjo, wartawan Aljazeera biro Jakarta dikutip BBC.
Para jurnalis ini juga menuntut agar Pemerintah Mesir menjamin keamanan dan keselamatan para jurnalis yang sedang meliput di Mesir.
“Kami mendesak pemerintah Mesir membebaskan semua jurnalis, termasuk empat wartawan Al Jazeera, yang ditahan serta menghapus ancaman penjara bagi para jurnalis terkait pemberitaan.”
Pekan lalu, dua puluh wartawan, termasuk tiga wartawan TV Aljazeera, diadili di ibukota Mesir, Kairo.
Para wartawan ini menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk menyiarkan berita palsu dan bergabung atau membantu organisasi teroris dan membahayakan keamanan nasional.
Wartawan lain, termasuk dua dari Inggris, akan diadili secara in absentia.
Tidak berdasar
Para wartawan ditahan pada akhir Desember, tidak lama setelah pemerintah yang didukung militer di Mesir menyebutkan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah grup teroris.
Aljazeera menggambarkan dakwaan terhadap wartawan mereka itu tidak berdasar. Salah seorang yang ditahan adalah mantan wartawan BBC, Peter Greste.
Demonstran menuntut agar Mesir menjamin keamanan dan keselamatan jurnalis.
Departemen Luar Negeri AS menuduh Mesir sengaja mentarget wartawan dengan klaim palsu dan langkah itu menunjukkan “tidak dipedulikannya perlindungan hak asasi”.
Badan hak asasi Human Rights Watch mengatakan pengadilan itu sebagai bagian dari upaya untuk meredam pemerintahan sementara.
“Pemerintah Mesir dalam bulan-bulan terakhir ini tidak menunjukkan toleransi terhadap bentuk pembangkangan dan menahan serta menuntut wartawan, demonstran serta akademisi yang berunjuk rasa secara damai.
Pemerintah Mesir menetapkan Al Ikhwan al Muslimun sebagai organisasi teroris walaupun kelompok itu menyanggah terlibat dalam sejumlah pengeboman yang terjadi sejak digulingkannya Mohamad Mursy sebagai presiden.*
