Hidayatullah.com– Pemerintah harus membuat banyak terobosan baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebab, menurut anggota DPR RI Mardani Ali Sera, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bank syariah.
Oleh karena itu, pemerintah didorongnya untuk memperkuat bank syariah.
“Meningkatnya gelombang kesadaran masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan produk syariah harus segera dilihat peluangnya, perbankan syariah harus diperkuat salah satunya dengan memperkuat Bank Muamalat,” ujar Mardani di Jakarta dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Jumat (22/11/2019).
Baca: Wapres: Pemerintah Akan Perkuat Lembaga Keuangan Syariah
Selain itu, ia mendorong pentingnya memperkuat sektor perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.
Mardani menambahkan, selain keuangan syariah, pemerintah harus lebih maksimal lagi membangun kesadaran masyarakat dan memaksimalkan potensi berzakat, wakaf dan infak, untuk mendukung pembangunan nasional dan mengentasan kemiskinan dan gap kesenjangan sosial.
“Pemerintah harus membuat grand design yang paripurna, pendataan yang baik maka akan menghasilkan dampak yang maksimal,” ujar inisiator gerakan #KamiOposisi ini.
Ia pun menilai, pemerintah juga harus membangun industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, obat-obatan serta kosmetik halal. Selama ini, sebutnya, industri itu sudah mencapai 11% dari pasar global pada tahun 2016.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ditingkatkan jejaring aktivitas ekonomi halal yang dapat memenuhi produksi, pemasaran hingga membuka market baru hingga keluar negeri.
Baca: Wapres: Indonesia Harus Punya Piranti Keuangan dan Bisnis Syariah
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (05/11/2019), mengatakan saat ini Indonesia berkomitmen membangun bangsa menjadi negara pusat ekonomi syariah dunia dengan komitmen mendukung berbagai aspek ekonomi syariah.
Pada kesempatan berbeda, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa Bank Muamalat harus diselamatkan dengan memberi solusi terbaik, yaitu dengan memperkuat bank syariah pertama di Indonesia tersebut.
“Saya kira kalau harus dikuatkan kenapa harus ditutup solusi paling baik ya dikuatkan dikembangkan,” ujar Wapres di Jakarta, Rabu (20/11/2019) kutip CNBC Indonesia.
Baca: Perusahaan Putra Habibie akan Akuisisi 50,3% Saham Bank Muamalat
Sementara pengamat ekonomi Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai, Bank Muamalat masih jauh dari kebangkrutan karena secara fundamental bank itu dinilai masih kuat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga belum menentukan status Bank Muamalat.
“Kalau sudah masuk fase bangkrut, baru LPS masuk, ini masih jauh dan harus dinyatakan oleh OJK,” ujarnya pada acara diskusi terkait bisnis syariah di Jakarta, Kamis (21/11/2019) kutip Antaranews.
Senada itu, Pengamat Ekonomi dari Core Indonesia Piter Abdullah juga mengatakan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) juga masih positif, begitu juga operasional bank masih berjalan.
Persoalan utama, menurutnya, terjadi pembiayaan macet atau non performing financing (NPF) yang tinggi di Bank Muamalat yang disebabkan karena manajemen risiko kurang optimal. Oleh karena itu, Bank Muamalat membutuhkan tambahan dana untuk mengatasi NPF tersebut.*
