Hidayatullah.com– Lembaga yang membidangi pemajuan dakwah dan pengembangan penyuluh agama, Persaudaraan Dai Indonesia (PosDai) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2020.
Rakornas para dai ini bertempat di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Polonia, Jakarta Timur, berlangsung pada Kamis hingga Sabtu besok (12-14/03/2020).
Rakernas ini mengangkat tema “Standardisasi Gerakan Dakwah, Bersama Dai Membangun Negeri”.
Direktur PosDai Ahmad Suhail menjelaskan, tema Rakernas selaras dengan jejaring PosDai yang telah hadir berkhidmat di semua provinsi di Indonesia.
Maka dari itu, jelasnya, diperlukan adanya standardisasi.
Baca Juga
Sehingga, dalam penilaian kinerja mengabdi untuk umat, dapat dilakukan pengukuran yang selanjutnya menjadi bekal evaluasi penting, guna meningkatkan pelayanan keumatan.
“Standardisasi dibutuhkan, sehingga proses eveluasi dapat dengan mudah dilakukan. Sehingga kita semua dapat melihat sejauh mana proses pelayanan umat telah dilakukan oleh dai-dai kita,” jelas Ahmad Suhail.
Ia mengatakan, peserta Rakernas merupakan perwakilan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Nantinya, dalam Rakernas kali ini, selain menentukan standar gerakan dakwah, juga dilakuan restrukturisasi, sebagai bentuk proses perjuangan dakwah tidak berhenti pada satu generasi saja.
“Nantinya, selain pemetaan standarisasi juga akan ada penguatan kepengurusan dengan reformulasi gerakan dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman,” jelasnya pada acara pembukaan kemarin.
Sementara itu, Ketua Departemen Dakwah dan Penyiaran DPP Hidayatullah, Shohibul Anwar, mengatakan pentingnya peran dai untuk menyeimbangkan gerakan pengembangan dakwah dan juga pengembangan tarbiyah.
Hal itu karena dakwah dan tarbiyah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan.
“Gerakan mainstream kita ialah tarbiyah dan dakwah. Tentunya alangkah baiknya gerakan ini diseimbangankan. Sehingga baik pendidikan dan juga dakwah tidak mengalami pincang sebelah,” jelas Shohibul Anwar dalam sambutannya.
Menurut Shohibul Anwar, standardisasi diperlukan agar terbentuknya sistem yang baik.
Menurutnya, PosDai bisa mencontoh sistem jaringan pendidikan yang terintegrasi, sehingga pengontrolan dan juga penilaian dapat dilakukan secara efektif efisien.
“Dibutuhkannya standardisasi dakwah, sehingga proses kontrol dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Selain penyeragaman standar dan pemahaman materi seperti rambu-rambu dakwah serta materi Islam dan kebangsaan, menurut Shohibul Anwar, penguatan sistem pengelolaan dakwah juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan.* Abdul Mansur J
