Hidayatullah.com—Abdullah Al-Thinni resmi ditunjuk sebagai perdana menteri Libya hari Selasa (8/4/2014) oleh parlemen dan diminta membentuk pemerintahan baru dalam satu pekan.
Ahmed Langhi anggota Kongres Umum Nasional, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, kepada Libya Herald mengatakan bahwa pemerintahan yang dibentuk Al-Thinni akan bekerja sampai parlemen Libya yang baru –yang akan diberi nama Dewan Perwakilan– terbentuk.
Menurut jurubicara kantor perdana menteri Ahmed Lameen, “Thini sudah mulai bekerja membentuk pemerintahan baru yang akan disetujui oleh Kongres Umum Nasional.”
Pengangkatan Thinni itu sudah diperkirakan sebelumnya, setelah parlemen menghadapi jalan buntu dalam memilih pengganti Ahmad Zeidan sebagai perdana menteri, antara Omar Al-Hassi dan Mohamed Abu-Baker.
Thinni merupakan menteri pertahanan di kabinet Ali Zeidan. Setelah Zeidan mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen dan pergi meninggalkan Libya, Thinni awalnya didaulat menjadi pejabat sementara perdana menteri untuk 2 pekan sampai perdana menteri baru diangkat.
Al-Hassi merupakan calon favorit dari kelompok Islam, sedangkan Abu-Baker diunggulkan kelompok non-Islam.
Di akhir pekan kemarin, para anggota Kongres justru kemudian cenderung untuk mempertahankan Al-Thinni sebagai kandidat hasil kompromi dan juga pilihan logis.
Meskipun diyakini agak enggan untuk menjalankan tugas sebagai perdana menteri, Thinni pada hari Senin (7/4/2014) memberikan surat kepada Kongres yang isinya meminta agar dia dan pemerintahannya diberikan kewenangan dan kekuasaan tambahan.
Surat itu juga mengatakan, jika kewenangan serta kekuasaan itu tidak diberikan dan parlemen masih terus saja mencampuri urusan pemerintah, maka Thinni dan para menterinya akan mengundurkan diri.
Jurubicara Kongres Omar Hemaidan mengatakan bahwa lembaganya mempertimbangankan permintaan Thinni tersebut.*
