Imran Khan Dilarang Memangku Jabatan Publik

Hidayatullah.com– Mantan perdana menteri dan pemimpin partai oposisi Pakistan Tehrik-e-Insaf, Imran Khan, dilarang memangku jabatan publik.

Komisi pemilihan Pakistan telah mendiskualifikasi mantan PM Imran Khan dari jabatan publik disebabkan kasus yang disebutnya bermotif politik.

Bekas atlet cricket ternama itu dituduh dengan sengaja tidak melaporkan hadiah-hadiah yang diterimanya dari para pejabat asing dan hasil dari penjualannya.

Hadiah yang dipermasalahkan tersebut termasuk beberapa jam tangan Rolex, sebuah cincin dan sepasang manset, lansir BBC Jumat (21/10/2022).

Pengacaranya mengatakan mereka akan menggugat putusan komisi pemilu itu di pengadilan tinggi.

Khan menyeru kepada para pendukungnya agar turun ke jalan memprotes keputusan tersebut, mengatakan hak-hak dasar dan demokrasi telah terkubur di Pakistan.

Rekaman video di media sosial menunjukkan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pendukungnya yang berunjuk rasa di luar ibu kota Islamabad. Polisi meningkatkan pengamanan di kota itu.

Beberapa jam kemudian Khan meminta pendukungnya agar menghentikan aksi mereka.

Menurut koran Pakistan Dawn, putusan komisi pemilu menyebutkan bahwa Khan membuat pernyataan palsu dan tidak benar di hadapan komisi perihal aset dan tanggungan (utang) yang harus dilaporkan untuk tahun 2020-2021 sehingga dia didiskualifikasi.

Akibatnya, dia diberhentikan dari jabatan anggota Majelis Nasional Pakistan dan karenanya kursinya menjadi kosong, kata komisi dalam putusannya.

Keputusan itu diambil secara bulat oleh panel di komisi pemilu yang beranggotakan lima orang. 

Pakar-pakar hukum yang dikutip oleh Dawn menginterpretasikan putusan itu, yang berarti Khan didiskualifikasi sampai akhir periode jabatan Majelis Nasional saat ini, yang dimulai tahun 2018.

Bulan lalu, Khan mengaku telah menjual sedikitnya empat hadiah yang diterimanya saat menjabat perdana menteri, dan hasil penjualannya telah dimasukkan ke dalam laporan pajak pendapatannya.

Pejabat pemerintah di Pakistan harus melaporkan semua hadiah yang diterima, tetapi memperbolehkan mereka untuk menyimpannya untuk barang di bawah nilai tertentu. Dalam beberapa kasus, pejabat yang menerima hadiah bisa membelinya untuk menjadi milik pribadi dengan harga sekitar 50%, lapor AFP.

Khan – yang membantah tuduhan-tuduhan tersebut – sebelumnya mengatakan dia tidak mengumumkan ke publik sejumlah hadiah yang diterimanya dengan alasan keamanan nasional. Namun, dalam pernyataan tertulis dia mengakui membeli sejumlah hadiah tersebut yang bernilai hampir $100.000, dan kemudian menjualnya dengan harga lebih dari dua kali lipat, AFP.

Faisal Chaudhry, anggota tim pengacara Khan, mengatakan kepada Reuters bahwa tribunal komisi pemilu tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah itu dan keputusan tersebut akan digugat.

Imran Khan, atlet cricket yang disegani kawan dan lawan yang memasuki dunia politik setelah pensiun dari lapangan hijau, terpilih menjadi perdana menteri pada 2018. Namun sayangnya, selama menjabat dia tidak akur dengan kalangan militer, yang selama ini dikenal memiliki pengaruh besar terhadap politik dan pemerintahan Pakistan. Setelah serangkaian perselisihan, dia kehilangan suara mayoritas di parlemen yang berujung pada pemakzulannya.*