Biaya Perang Membengkak, ‘Israel’ Naikkan Pajak

Hidayatullah.com – Kementerian Keuangan entitas Zionis pada Senin mengusulkan sebuah rancangan anggaran baru yang akan menyaksikan sejumlah kenaikan pajak karena kurangnya anggaran untuk tahun depan akibat membengkaknya biaya perang.

Kebijakan baru “Israel” itu tak hanya akan menaikkan pajak, tetapi juga akan menaikkan iuran asuransi nasional dan membekukan sejumlah tunjangan pensiun.

Melansir Times of Israel pada Selasa (15/10/2024), akan menaikkan pajak bagi mereka yang berada dalam kelompok pendapatan terendah di “Israel”, menaikkan biaya bagi mereka yang tidak bekerja dan mengakhiri pengecualian pajak penjualan bagi para turis yang berkunjung.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu mempersempit defisit negara yang membengkak menjadi 4% pada tahun 2025 dengan menganggarkan dana Rp 124 triliun hingga Rp 165 triliun ($ 8 miliar hingga $ 10,6 miliar) untuk penyesuaian fiskal.

Untuk tahun ini, pemerintah “Israel” harus menaikkan target defisit anggaran 2024 menjadi 6,6% dari PDB, dari rencana 2,25%, karena pengeluaran pertahanan dan sipil yang lebih tinggi untuk mendanai pertempuran melawan Palestina dan pembantaian sepanjang tahun di Gaza.

Sejak melancarkan serangan dan perang pada 7 Oktober 2023, “Israel” sudah menghabiskan biaya NIS 250 miliar atau setara Rp 1.034 triliun.

Rancangan anggaran itu bahkan akan menaikkan pajak para pengangguran kepada Asuransi Nasional dan Asuransi Kesehatan “Israel” sebesar 10% dari jumlah sebelumnya senilai Rp 839 ribu. Pajak terhadap pengangguran ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan sebesar NIS 660 juta atau setara Rp 2,730 triliun untuk negara pada tahun 2025 dan sekitar NIS 2,13 miliar atau Rp 8,6 triliun per tahun dari tahun 2026 dan seterusnya.

Departemen Keuangan juga mengusulkan untuk menaikkan pajak penghasilan bagi para pekerja yang berada di golongan pajak terendah di “Israel” dengan menggabungkannya dengan golongan pajak berikutnya. Langkah ini berarti mereka yang membayar tarif minimum 10% akan dikenakan pajak sesuai dengan kelompok pendapatan 14% ke depannya.

Langkah-langkah lain termasuk mencabut pembebasan pajak pertambahan nilai bagi para turis yang berkunjung.

Rancangan anggaran yang diajukan Kemenkeu “Israel” ini turut menyerukan negosiasi dengan Bank of Israel mengenai pajak atas keuntungan bank, pajak tambahan atas keuntungan modal dan real estat dan pembatalan pembebasan pajak untuk rokok bebas bea dan privatisasi Pelabuhan Ashdod.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan, Kementerian Keuangan juga akan mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali oleh perusahaan-perusahaan multinasional ke dalam pengembangan bisnis, infrastruktur, dan pusat-pusat penelitian dan pengembangan.

Hingga saat ini, keuntungan-keuntungan tersebut dibebaskan dari pajak untuk mendorong investasi di “Israel”. Langkah ini, jika disetujui pada akhir tahun pajak 2024, akan meningkatkan pendapatan negara sebesar NIS 10 miliar pada tahun 2025.

Tidak berhenti di situ, rancangan anggaran juga mengusulkan penutupan lima kementerian pemerintah serta beberapa misi diplomatik di luar negeri.

Menurut lembaga penyiaran nasional Kan, Menkeu “Israel” berencana untuk mengusulkan agar masing-masing dari lima partai koalisi menawarkan untuk menutup salah satu kementerian yang mereka pegang, meskipun para pejabat di Kementerian Keuangan telah merekomendasikan agar dua kali lipat dari jumlah tersebut ditutup.

Kan melaporkan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk meredam kritik setelah rencana anggaran baru-baru ini tidak termasuk penutupan kementerian yang dianggap berlebihan atau pemotongan pengeluaran koalisi.

Namun, rencana anggaran baru itu ditolak sejumlah politisi dan telah menimbulkan perselisihan sengit di dalam parlemen “Israel”.*