Hidayatullah.com – Pemerintah Federal Nigeria akhirnya melunasi seluruh pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF), dan secara resmi dikeluarkan dari daftar negara debitur per 7 Mei 2025.
Keberhasilan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan ekonomi Nigeria dan menjadi sinyal kuat bagi pasar global tentang membaiknya kepercayaan terhadap stabilitas fiskal negara tersebut.
IMF mengonfirmasi bahwa Nigeria telah menyelesaikan pembayaran pokok atas pinjaman sebesar $3,4 miliar, yang diperoleh pada April 2020 melalui skema Rapid Financing Instrument (RFI).
Dana tersebut dirancang sebagai solusi darurat untuk membantu Nigeria menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, di tengah kejatuhan harga minyak dan ancaman resesi.
“Pembayaran utang negara, terutama dalam bentuk mata uang asing, hanya akan memberikan dampak positif bagi Nigeria,” ujar Desire Bobmanuel, analis kebijakan fiskal kepada Legit.ng.
Ia menyebut langkah ini sebagai “indikator kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh, tanggung jawab fiskal, serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang membaik.”
Pembayaran terakhir dilakukan pada 30 April 2025, mengakhiri kewajiban Nigeria atas pokok pinjaman. Namun, Nigeria masih memiliki kewajiban pembayaran bunga dan biaya administrasi tahunan yang berlangsung hingga tahun 2029.
Menurut catatan IMF, beban biaya Nigeria untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai SDR 22,35 juta (setara $30,24 juta) dan akan meningkat menjadi sekitar SDR 25,9 juta per tahun mulai 2026 hingga 2029.
Biaya ini mencakup Net SDR Charges, GRA Basic Charges, dan SDR Assessments – seluruhnya merupakan komponen standar dalam pinjaman IMF untuk anggota yang menggunakan fasilitas dana.
Nigeria mencatat penurunan utang IMF dari $2,47 miliar pada 2023 menjadi $800,23 juta di 2024, sebelum lunas pada 2025. Pemerintah membayar $4,66 miliar untuk kewajiban utang luar negeri pada 2024, meningkat drastis 167% dari N2,57 triliun tahun sebelumnya.
Kenaikan ini didorong oleh suku bunga global yang tinggi dan pelemahan nilai tukar naira, yang membuat pinjaman dolar lebih mahal.
Data dari Debt Management Office (DMO) menunjukkan bahwa total biaya layanan utang Nigeria pada 2024 mencapai N13,12 triliun, melampaui alokasi anggaran N12,3 triliun.
Pemerintah sendiri mengalokasikan N16 triliun untuk pembayaran utang, mengindikasikan ekspektasi berlanjutnya tekanan fiskal.
Reaksi Pemerintah dan Prospek ke Depan
Pemerintahan Presiden Bola Tinubu menganggap pelunasan ini sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi ekonomi dan pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab.
Ia menambahkan, keberlanjutan dari langkah ini dapat memperkuat nilai naira, menurunkan biaya pinjaman, dan memperluas ruang fiskal pemerintah.
“Jika ini terus dilakukan, kepercayaan terhadap naira akan tumbuh, nilai tukar membaik, dan biaya pinjaman menurun,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat jangka panjang hanya akan terasa jika disiplin fiskal dijadikan budaya nasional.
“Perbaikan tidak akan instan. Seperti krisis yang memburuk secara bertahap, pemulihan pun memerlukan waktu dan konsistensi,” tegasnya.*/legit
