Hidayatullah.com – Gerakan Perlawanan Islam Palestina, atau Hamas, menyetujui penunjukan seorang menteri dari Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza demi kepentingan masyarakat.
Dalam sebuah wawancara televisi, pejabat senior Hamas Abu Marzouk mengatakan bahwa faksi-faksi Palestina telah sepakat bahwa pasukan keamanan yang beroperasi di Gaza haruslah orang Palestina, di bawah kepemimpinan komite yang bertanggung jawab mengelola wilayah tersebut.
Hal itu dikarenakan akan sulit bagi Dewan Keamanan PBB untuk mensahkan resolusi pengerahan pasukan internasional di Gaza seperti yang diusulkan Amerika Serikat.
Abu Marzouk menambahkan bahwa para mediator bersikeras bahwa pembentukan pasukan semacam itu harus disetujui oleh Dewan Keamanan, sementara AS dan ‘Israel’ tidak menginginkannya dibentuk berdasarkan resolusi PBB. Ia menekankan bahwa Hamas tidak akan menerima kekuatan militer asing apa pun yang menggantikan tentara ‘Israel’ di Gaza.
Menurut Abu Marzouk, penjajah ‘Israel’ tidak berhasil meraih kemenangan dalam perang genosidanya di Gaza dan rakyat Palestina belum menyerah meskipun mengalami pembantaian dan kehancuran selama dua tahun.
Baca Juga
Ia juga mengatakan bahwa Hamas telah mencatat lebih dari 190 pelanggaran ‘Israel’ sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober.
Abu Marzouk mencatat bahwa para pihak belum mencapai tahap kedua perjanjian, yang diharapkan akan membahas masalah persenjataan di Gaza.
Sementara itu, seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada CNN bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mempersiapkan rancangan resolusi bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan multinasional di Gaza guna mendukung gencatan senjata yang ditengahi oleh AS.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
