Spanyol akan Melarang Media Sosial Bagi Anak di Bawah Usia 16 Tahun

Hidayatullah.com– Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan rencana pemerintahannya untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah usia 16 tahun.

“Kami akan melindungi mereka dari ‘digital Wild West’,” kata Sánchez saat berpidato di acara World Governments Summit di Dubai hari Selasa (3/2/2026). Wild West istilah untuk menyebut tempat yang penuh dengan kekerasan dan bahaya.

Larangan itu, yang masih harus mendapatkan persetujuan parlemen, merupakan bagian dari perubahan peraturan yang akan menuntut pertanggungjawaban perusahaan pengelola media sosial atas konten ilegal dan berbahaya yang terdapat di platform mereka.

“Sekarang ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak pernah mereka jelajahi sendirian,” kata Sánchez, menggambarkan media sosial sebagai tempat “kecanduan, pelecehan, pornografi, manipulasi [dan] kekerasan.”

“Kami tidak dapat membiarkannya. Kami akan melindungi mereka,” tegasnya.

Sánchez pertama kali mengemukakan kemungkinan larangan tersebut pada bulan November tahun lalu, tetapi pada hari Selasa, rencana itu dipaparkannya lebih lanjut.

Menurut ketentuan baru nantinya platform media sosial harus menerapkan sistem verifikasi usia pengguna, “bukan sekedar kotak-kotak yang dicentang, tapi penghalang nyata yang benar-benar berfungsi,” kata Sanchez, merujuk pada celah yang dimanfaatkan anak-anak Australia untuk meloloskan diri dari pemeriksaan usia hanya dengan memasang foto orang dewasa.

Undang-undang baru tersebut juga akan mengkriminalisasi manipulasi algoritma untuk mempromosikan konten ilegal.

“[Konten-konten] ini adalah sesuatu yang diciptakan, dipromosikan, dan disebarluaskan oleh aktor-aktor tertentu yang akan kami selidiki, serta platform-platform yang algoritmanya memperkuat disinformasi demi profit,” kata Sánchez.

“Bersembunyi di balik kode dan mengklaim bahwa teknologi bersifat netral tidak lagi dapat diterima,” tegasnya, seperti dilansir BBC.

Selain itu akan ada sistem baru yang dirancang untuk melacak “bagaimana platform digital memicu perpecahan dan memperkuat kebencian”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan tentang bagaimana sistem ini akan bekerja.

Langkah lain, kata Sánchez, adalah “menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dilakukan oleh Grok (chatbot AI buatan X besutan Elon Musk), TikTok, dan Instagram”.

Sánchez berharap RUU tersebut akan diloloskan parlemen Spanyol pekan depan, tetapi kemungkinan akan sulit karena pemerintahan koalisi sayap kiri yang dipimpinnya bukan mayoritas mutlak di parlemen.

Partai oposisi utama Spanyol, Partai Rakyat yang beraliran konservatif, tampaknya menyetujui larangan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka sebelumnya sudah pernah mengusulkan pembatasan serupa. Akan tetapi, Partai Vox yang beraliran kanan-jauh bersuara menentang.

Australia akhir tahun lalu menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan media sosial bagi remaja dan anak-anak.

Di Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi yang pertama mengumumkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun mulai awal tahun ajaran baru pada bulan September tahun depan.

Denmark dan Austria juga mengumumkan rencananya untuk memberlakukan batasan usia pengguna media sosial.

Di Inggris, pemerintah sudah memulai konsultasi perihal pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menanggapi pengumuman hari Selasa itu, pemilik X Elon Musk menjuluki PM Sánchez sebagai seorang “tiran dan pengkhianat rakyat Spanyol”.

Perusahaan-perusahaan media sosial berdalih bahwa larangan tersebut tidak akan efektif, sulit diterapkan, dan dapat mengisolasi remaja yang rentan. Reddit saat ini sedang menggugat larangan yang diberlakukan Australia di Mahkamah Agung.

Sementara itu, Komisi Eropa memulai penyelidikan terhadap Grok berdasarkan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk membuat gambar-gambar yang berbau seksual dari orang-orang nyata.

Pemerintah Inggris juga melakukan investigasi sendiri terhadap Grok besutan Elon Musk, dan pada hari Selasa di Prancis kantor X digeledah oleh aparat dari unit kejahatan siber kantor kejaksaan Paris terkait penyebaran gambar porno dan sensual yang dibuat dengan bantuan Grok yang banyak disebarkan di platform X.

X masih belum menanggapi permintaan komentar yang diajukan BBC. Sebelumnya X menuding investigasi yang dilakukan Prancis sebagai serangan atas kebebasan berbicara.*