Hidayatullah.com—Parlemen Bangladesh hari Ahad (17/2/203) setuju untuk mengubah undang-undang dalam upaya menjerat partai Islam terbesar di negara itu ke pengadilan, terkait tuduhan konspirasi dengan pasukan Pakistan pada 1971 guna mencegah berdirinya negara Bangladesh.
Dengan demikian nantinya peradilan kejahatan perang akan mengadili kasus dengan terdakwa pelaku kejahatan perang selama 9 bulan perang pemisahan Bangladesh dari Pakistan, dan terdakwa pelaku kejahatan kemanusiaan pada tahun 1971.
Keputusan amandemen itu, yang diambil tanpa disetujui oleh Partai Nasionalis (BP) pimpinan mantan perdana menteri Khalida Zia, juga berencana mengubah peraturan lain, seperti UU Kejahtan Internasional 1973 untuk mencegah terdakwa mengajukan banding terhadap putusan sidang kedua kasus di atas, lapor Xinhua.
Sebelumnya, undang-undang hanya memperbolehkan terdakwa menolak tuduhan yang ada dalam berkas dakwaan. Keputusan Perdana Menteri Syaikh Hasina mendorong parlemen agar mengamandemenundang-undang tersebut dilakukan seiring dengan maraknya unjuk rasa di Lapangan Shahbagh di ibukota Dhaka.
Usulan amandemen itu langsung disetujui parlemen hari beberapa jam setelah Menteri Hukum Shafique Ahmad mengatakan “pemerintah sedang mencari opsi” untuk melarang Partai Jamaat-e-Islami, yang merupakan salah satu tuntutan para pengunjuk rasa di Lapangan Shahbagh.
Baca Juga
Setelah mengunjungi rumah aktivis blogger yang dibunuh di Dhaka hari Sabtu kemarin, Hasina mengatakan Jamaat dan sayap mahasiswanya – Islami Chhatra Shibir – tidak punya hak untuk berpolitik di Bangladesh, sebab mereka tidak percaya demokrasi dan berpolitik dengan terorisme.
Ahmad Rajib Haidar, seorang demonstran di Shahbagh tewas pada hari Jumat malam, karena ditusuk di dekat rumahnya. Sejak itu, para demonstran di Shahbagh yang menuding Jamaat-e-Islami sebagai pelaku pembunuhan Rajib, menuntut agar partai itu dilarang.
Jamaat-e-Islami membantah tudingan itu. Mereka kemudian menyeru dilakukannya hartal (mogok massal) pada hari Senin guna memprotes aksi demonstrasi di Shahbagh yang disebutnya disponsori oleh pemerintah.
Dalam pidatonya di parlemen pada hari Ahad, Hasina mengucapkan terima kasih kepada para pemuda demonstran di Shahbagh, karena telah mendorong agar para pelaku kejahatan perang 1971 diseret ke pengadilan.
Jamaat adalah kekuatan kunci dari Partai Nasionalis di parlemen sebagai oposisi dari partai pardana menteri Hasina.Jamaat belum lama ini juga menuntut agar pemerintah membentuk sebuah komite independen untuk mengawasi pemilihan umum awal 2014.
Setelah berhasil duduk di kursi kekuasaan pada tahun 2009, Hasina yang merupakan putri dari pahlawan kemerdekaan Bangladesh Syaikh Mujibur Rahman langsung membentuk pengadilan kejahatan perang 1971 pada bulan Maret 2010, hampir empatpuluh tahun Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
