Hidayatullah.com–Arab Saudi dan Kuwait menyerukan agar terdapat lebih banyak ruang untuk negara-negara lain yang mewakili di Dewan Keamanan, berkaitan perubahan keseimbangan kekuasaan antarnegara.
“Harus ada reformasi nyata di Dewan Keamanan PBB, bukan perubahan kosmetik belaka di sana-sini,” demikian diberitakan Arab News, mengutip Kepala Bagian Media di Departemen Luar Negeri, Osama Nugali, Minggu (15/5), sebelum pertemuan tingkat menteri utama negara-negara anggota PBB, Senin (16/5) di Roma.
Nugali mengatakan, dunia telah mengalami perubahan selama 60 tahun terakhir.
Dia mengatakan, reformasi harus mencakup Dewan Keamanan yang lebih representatif dan lebih transparan, sebagai badan yang dapat menuntut dan melaksanakan tindakan pada tingkat global.
“Kami ingin reformasi nyata dari lembaga-lembaga PBB, termasuk Dewan Keamanan … Kita tidak menginginkan reformasi mekanis,” tambahnya. “Kami sangat senang untuk berbagi pandangan kita dan berinteraksi dengan negara-negara serta lembaga-lembaga global dalam hal ini.”
Kerajaan kaya minyak ini telah menyumbang 500 juta dolar untuk Program Pangan Dunia PBB guna merespon kenaikan harga pangan dan bahan bakar beberapa tahun belakangan ini.
Baca Juga
“Reformasi Dewan Keamanan adalah hal paling mendasar dan sulit dari semua masalah upaya reformasi di PBB,” kata seorang diplomat Eropa, menambahkan bahwa negosiasi nyata untuk reformasi Dewan Keamanan PBB mungkin mulai tahun ini.
Kuwait juga meminta reformasi lebih lanjut atas Dewan Keamanan PBB, mengutip alasan yang sama seperti Arab Saudi untuk mencerminkan perubahan baru pada tingkat global. Demikian diberitakan kantor berita KUNA, Senin (16/5).
Dewan Keamanan memiliki 15 anggota, di antaranya lima anggota tetap: Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis dan Inggris. Masing-masing memiliki hak veto. 10 anggota lainnya dipilih secara rotasi.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kuwait, Dr Sheikh Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah mengatakan Senin, meskipun perjalanan selama 18 tahun untuk membahas memperluas keanggotaan Dewan Keamanan, namun masyarakat internasional tidak melihat kemajuan signifikan apapun.
Dia mengatakan, sangat disayangkan bahwa sebenarnya semua orang setuju bahwa reformasi Dewan Keamanan menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda karena peningkatan besar jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan.
Dia menambahkan, gugatan atas veto tetap merupakan masalah penting dan tantangan nyata bagi semua negara.
Dewan Keamanan mengadakan sidang pertama di tahun 1946 di Church House, London.*
Keterangan foto: Bendera negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang komposisinya sedang digugat.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
