Hidayatullah.com—Negara-negara Barat dan Arab hari Senin (19/10/2015) mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pihak-pihak yang bertikai di Libya menerima usulan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera membentuk pemerintahan bersama guna mengakhiri konflik di negara itu.
Pernyataan tersebut diterbitkan bersama-sama oleh kementerian luar negeri dari Aljazair, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Maroko, Qatar, Spanyol, Tunisia, Turki, dan Uni Emirat Arab, serta Amerika Serikat dan juga kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, lapor AFP.
Negara-negara itu menyeru kepada semua partai di Libya agar menggelar dialog untuk segera melaksanakan kesepakatan politik yang telah dirundingkan oleh utusan khusus PBB Bernardino Leon.
Libya memiliki dua pemerintahan sejak Agustus 2014, ketika aliansi kelompok bersenjata –termasuk dari kalangan Muslim– menyerbu ibukota, sehingga memaksa pemerintahan yang diakui dunia internasional mengungsi ke Tobruk di sebelah timur Libya.
Utusan khusus PBB Bernardino Leon mengusulkan agar dibentuk pemerintahan bersama yang membagi kekuasaan di antara pihak-pihak yang berkonflik di Libya, baik yang saat ini menguasai ibukota maupun yang mengungsi di Tobruk.
Baca Juga
Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan ancaman akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menghalangi terwujudnya perdamaian di Libya dan mengacaukan transisi politik apapun di negeri itu, yang terjerumus ke dalam kekacauan setelah digulingkannya kekuasaan dan dibunuhnya Muammar Qadhafi pada 2011.
Pemerintahan baru yang mendapat dukungan PBB itu akan dipimpin oleh Fayez El-Sarraj, seorang anggota dari parlemen di Tripoli, serta tiga wakil perdana menteri masing-masing satu berasal dari wilayah barat, timur dan selatan Libya.
Pertemuan yang digelar oleh UN Support Mission di Libya dan Inggris hari Senin mempertemukan perwakilan-perwakilan dari 40 negara guna mencari cara mendukung sebuah pemerintahan di Libya yang dihasilkan dari kesepakatan nasional.
“Tidak ada cara lain, kecuali –semoga Tuhan menghalanginya– pertumpahan darah dan kekacauan yang lebih parah,” kata Ali Al-Za’tari, seorang deputi perwakilan khusus dari sekjen PBB untuk Libya dalam sebuah pernyataannya, memperingatkan bahaya yang mengancam jika tidak segera dibentuk pemerintahan persatuan di Libya.
Pembentukan pemerintahan persatuan dipandang sebagai pilihan terbaik untuk mengatasi masalah-masalah di Libya saat ini, termasuk gelombang pengungsi yang menyeberang dari wilayah Libya menuju Eropa seiring dengan meluasnya kelompok ISIS ke negeri itu.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
