Hidayatullah.com—Hari Selasa, pemerintah Bahrain secara resin menutup partai politik Syiah terbesar al- Wefaq di negara itu dan membekukan aset-aset mereka sebagai bentuk meningkatnya tindakan keras pada aktivis setelah lima tahun lebih dimulainya pemberontakan pro-demokrasi.
Bahrain News Agency milik pemerintah dikutip thestar.com Sabtu (18/06/2016) mempublikasikan pernyataan dari Kementrian Keadilan dan Hubungan Islam mengatakan bahwa pengadilan harus mengeluarkan perintah penutupan al-Wefaq untuk “menjaga keamanan kerajaan itu.”
Oposisi al-Wefaq pernah ditutup sebelumnya, saat monarki Bahrain diguncang oleh pemberontakan yang bermula di Kota Manama pada 14 Februari 2011. Partai tersebut mendesak untuk dilakukannya transisi menjadi demokrasi dan meminta diakhirinya kepemimpinan Raja Hamad bin Isa al-Khalifa.
Meskipun bersikeras bahwa mereka telah bereformasi, monarki memerintahkan untuk melakukan tindakan keras pada hari-hari ini baik dengan menangkap aktivis hak asasi manusia ataupun membuang ke pengasingan.
Nabeel Rahab, pendiri Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain, ditangkap pada Senin dan dipenjara karena alasan yang tidak dikemukakan. Zainab al-Khawaja, yang baru-baru ini dibebaskan dari penjara, telah pergi meninggalkan negara itu setelah klaim bahwa dia diancam akan dipenjarakan lagi.
Baca Juga
Pengacara Al Wefaq, Abdulla al-Shamlawi mengatakan pada Associated Press (AP) bahwa dia mendapat surat dari pengadilan pada Selasa, seraya menambahkan sidang kesaksian dilakukan sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan pertahanan.
Dia mengatakan bahwa dokumen pengadilan berisi dakwaan bahwa Wefaq telah mengancam keamanan Bahrain sejak mereka didirikan pada 2001 dan juga ikut serta dalam demontrasi massal pada 2011.
Ratusan ribu penduduk Bahrain berkumpul pada Februari 2011 untuk meminta dilakukan reformasi demokratis dari keluarga kerajaan Khalifa. Otoritas Bahrain – yang didukung oleh sekutu Teluk – merespon demonstrasi dengan tindakan keras, menyerang dan banyak dari aktivis dan orang yang tidak sepakat dengan pemerintah ditangkap.
“Bahrain sedang melakukan kekerasan pada masyarakat sipil mereka,” Sayed Alwadaei, direktur advokasi Institut Hak dan Pengembangan Bahrain yang berbasis di London, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Berkomentar tentang tindakan keras Bahrain tersebut di PBB pada Senin, Zeid Ra’ad al-Hussein, Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan setidaknya 250 orang telah kehilangan kewarganegaraan mereka di Bahrain ” karena mereka diduga tidak setia pada kepentingan kerajaan”.
“Penindasan tidak akan menghilangkan keluhan rakyat; hal itu akan membuatnya bertambah,” kata dia.
Bahrain menolak kritik terhadap sikap keras mereka. Di Twitter Menteri Luar Negeri Khalid al-Khalifa menulis: “Kami tidak akan membiarkan runtuhnya keamanan dan stabilitas kami serta tidak akan membuang waktu kami mendengarkan perkataan seorang komisioner tinggi yang tidak mempunyai kekuatan.”
Sementara itu, milisi Syiah Hizbullah hari Kamis (16/06/2016) meradang dan mengeluarkan statemen yang menyatakan, aksi penumpasan terbaru pejabat Bahrain dan pembubaran organisasi politik al-Tauiyah dan al-Risalah al-Islamiyah dinilai terkutuk.
Sebelum ini, Bahrain telah mengumumkan penangkapan sebuah sel teror yang dituduh bekerja untuk Iran dan milisi Syiah Hizbullah yang merencanakan untuk menyerang negara Teluk kecil itu.*/Nashirul Haq AR
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
