Hidayatullah.com—Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, menyatakan sikap tegas menolak rencana perdamaian 21 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pejuang pembebasan Palestina ini ini menilai rencana AS yang dimediasi mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ada persekongkolan.
“Ini adalah keputusan final dan sikap yang tak tergoyahkan, serta respons tegas. Semoga Trump, Netanyahu, dan semua yang bersekongkol bersama mereka mendengarnya. Kalian telah berkhianat dan gagal dalam usaha kalian menabur racun dalam madu. Hanya kehendak Allah yang berlaku, dan pertolongan segera datang, Insya Allah,” ujar Barhoum.
Rencana Donald Trump yang didukung Barat itu menuntut agar pejuang Hamas melucuti senjatanya, membebaskan semua tawanan, serta pengakuan terhadap keberadaan negara palsu ‘Israel’. Sementara itu, Tony Blair ditunjuk sebagai ketua Dewan Perdamaian internasional untuk memfasilitasi negosiasi rekonsiliasi Gaza.
Al-Araby Al-Jadeed pada 1 Oktober 2025 mengkritik rencana tersebut sebagai upaya memperkuat dominasi ‘Israel’ di Gaza tanpa solusi nyata bagi Palestina.
Sky News Arabia melaporkan mayoritas faksi Hamas menolak dan menyebut rencana itu sebagai undangan menyerah, bukan negosiasi.
Baca Juga
BBC Arabic menyampaikan bahwa menerima rencana ini berarti kehilangan peran negosiasi masa depan dan menghilangkan harapan kemerdekaan Palestina sejati.
Menurut Anadolu Agency, rencana ini menguatkan hegemoni penjajah ‘Israel’ dan mengabaikan tuntutan pokok warga Gaza seperti pembebasan tawanan dan hak pengungsi sehingga tidak adil dan tidak aplikatif.
Inilah 21 poin utama rencana “Perdamaian Ala Donald Trump” yang merugikan perjuangan Palestina:
Berikut ini 21 poin utama yang dirilis dalam rencana perdamaian Trump yang dianggap merugikan Palestina (BBC Indonesia, 30 September 2025):
1. Pelucutan senjata total Hamas.
2. Pembebasan seluruh tawanan politik oleh Hamas dan ‘Israel’.
3. Penarikan bertahap pasukan ‘Israel’ dari Gaza di bawah pengawasan internasional.
4. Pembentukan otoritas transisi di Gaza yang diawasi Dewan Perdamaian internasional, termasuk Tony Blair.
5. Pengawasan ketat terhadap keamanan dan aktivitas militer Gaza.
6. Pembangunan kembali infrastruktur Gaza dengan bantuan internasional.
7. Penghapusan blokade ekonomi secara bertahap.
8. Program pendidikan dan ekonomi yang diawasi asing.
9. Pengaturan dan pemantauan perbatasan oleh lembaga internasional.
10. Pengembalian pengungsi secara terbatas dan bertahap.
11. Sanksi tegas bagi yang melanggar kesepakatan.
12. Pengurangan aktivitas militan di Gaza secara permanen.
13. Pengawasan pengelolaan sumber daya alam Gaza.
14. Penetapan penjagaan kawasan perbatasan oleh pasukan internasional.
15. Penegakan hukum yang dipantau oleh pengawas internasional.
16. Integrasi pasukan keamanan Gaza ke dalam otoritas transisi.
17. Peningkatan bantuan kemanusiaan dengan syarat ketat.
18. Pelarangan propaganda dan aktivitas yang mengancam perdamaian.
19. Pembentukan mekanisme mediasi untuk sengketa internal.
20. Penjadwalan referendum untuk masa depan Gaza dengan persyaratan ketat.
21. Kewenangan Dewan Perdamaian atas semua keputusan politik utama Gaza.
Namun, analis internasional memberikan kritik keras. Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Sya’roni Rofii, menyatakan, “Rencana tersebut secara terang menguntungkan ‘Israel’ dan mengabaikan kenyataan yang dihadapi rakyat Gaza, termasuk pengungsi dan tawanan, sehingga tidak dapat menuntaskan konflik secara adil dan berkelanjutan, “ ujarnya dikutip CNN Indonesia.
Pengamat politik Timur Tengah, Diana Buttu, menambahkan, “Rencana ini seperti perangkap politik yang memaksa Hamas menyerah tanpa memberikan ruang bagi solusi politik inklusif,” kutipnya di BBC Arabic, 2 Oktober 2025).
Sementara pakar keamanan dari Anadolu Agency menggarisbawahi bahwa “kondisi rencana perdamaian ini memperkuat kontrol ‘Israel’ atas Gaza dan melemahkan posisi tawar Palestina, sehingga harus ditolak demi keadilan dan perdamaian yang sesungguhnya”.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
