Oleh: Syarief Kate
Hidayatullah.com| Pemilu serentak 2019 telah usia. Namun masih menyisakan banyak cerita bagi pelaksana, peserta dan yang lainnya. Ratusan korban ‘pahlawan demokrasi’ ketika bertugas dari pagi sampai pagi belum ditemukan secara pasti penyebab kematiannya.
Pahlawan demokrasi telah berjuang untuk pemilu yang jujur, langsung, bebas dan rahasia. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum menyisakan tanda besar terutama Daftar Pemilih Siluman dan Situng yang diinput banyak terjadi kesalahan. Sehingga salah satu peserta calon presiden menggugat berbagai indikasi kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski, fakta secara sistematis, terstruktur dan masif secara keseluruhan ditolak oleh MK.
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi perkasa perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden terungkap istilah ‘Kecurangan adalah bagian dari Demokrasi’. Hal ini mengindikasikan bahwa proses berdemokrasi dihiasi dengan berbagai intrik sikut-menyikut, politik uang, intimidasi pemilih oleh pihak yang berkuasa, dan spekulasi lainnya.
KPU telah menetapkan legislator dari pusat sampai daerah dan MK juga memutuskan pemenang Pilpres 2019 dengan menolak seluruh permohonan kuasa hukum Prabowo Sandi. Para pemenang akan berpesta dengan terpilihnya kembali duduk di kursi empuknya. Dan sebagian menunggu jatah menteri dan jabatan lainnya sebagai imbalan bergabungnya dalam posisi tim kampanye. Rakyat yang telah datang ke TPS menyalurkan aspirasinya berharap adanya perubahan selama lima tahun ke depannya.
Di era milenial saat ini, jejak janji kampanye dan segala spekulasi akan terekam dan mudah diakses kembali netizen. Jejak digital kampanye legislator dan presiden seharusnya tersimpan di smartphonenya sebagai acuan dalam menjalankan amanah rakyat. Netizen juga harus cerdas memviralkan jejak tersebut bukannya saling caci maki di medsos agar pemimpin di negeri ini tahu diri dan malu mengingkari janjinya.
Selain itu agar para legislator dan presiden terpilih belajar dari Umar Bin Khattab ketika terpilih menjadi Khalifah setelah Abu Bakar beliau langsung mengucapkan ‘Innalillah wa inna ilaihi raji’un’. Karena menganggap jabatan adalah amanah yang besar. Dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan juga sangat besar.
Umar mengungkapkan jika lebih baik menghadapi banyak musuh Quraisy daripada menanggung tongkat kepemimpinan.
Selain itu, kisah Umar Bin Abdul Aziz yang termasyhur juga patut diteladani. Ketika urusan negara tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok. Tatkala datang seorang tamu menghadap Umar Bin Abdul Aziz, beliau bertanya apakah kedatangannya berkaitan dengan urusan negara atau bukan. Sang tamu berkata ini tidak berkaitan dengan negara sang khalifah sehingga Amirul mukminin memadamkan pelita. Ruangan jadi gelap gulita dan sang tamu pun kaget serta bertanya kenapa pelitanya dimatikan. Umar bin Abdul Aziz mengungkapkan bahwa bahan bakar pelita yang dipakai adalah milik negara, maka mesti dipergunakan untuk kepentingan dan urusan negara. Sebab jika dipakai yang berhubungan dengan urusan pribadi, maka hal tersebut melanggar amanah dari Allah Subhanahu Wata’ala.
Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kehidupan rakyatnya sejahtera karena jika ada rakyatnya yang kelaparan, maka beliau sendirilah yang membawakan beras sampai ke rumahnya pada tengah malam.
Melirik kisah indah kedua Umar tersebut, pemimpin yang katanya milenial, sederhana dan suka blusukan pernahkah berbuat demikian? Atau setidak-tidaknya mencontoh perilaku Umar dengan cuti kampanye di masa kampanye pemilu serentak 2019 karena hal itu bersentuhan dengan kepentingan pribadi, kelompok bukan kepentingan bangsa dan negara.
Pernahkah calon wakil presiden mengucap Inalillahi wa inna ilaihi raji’un ketika ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU?
Selain itu, kebijakan menaikkan bahan bakar minyak yang bersentuhan dengan kebutuhan pokok rakyat alangkah elok dan etisnya tidak dinaikkan di tengah malam. Pengambilan keputusan pada tengah malam akan mendapat sambutan hangat dari rakyat jika hal itu bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi yang muncul adalah hinaan, cacian, dan makian antara yang pro dan kontra.
Pemimpin masa lalu dan kini memang memiliki perbedaan ruang dan waktu, akan tetapi nilai-nilai dan keteladanan terbuka luas untuk diterapkan.
Oleh karena itu, pemimpin di era milenial dengan terbukanya akses informasi dan komunikasi di media sosial tidak alergi dengan ciutan kasar, kritik, dan saran serta solusi dari netizen. Apalagi sibuk mencari jejak penyebar video yang viral yang menyinggung pemerintah bahkan sampai memenjarakannya.
Duo Umar yang kisah kepemimpinannya terukir dalam jejak tinta emas peradaban manusia akan terus diingat dan diteladani oleh pemimpin yang mau amanah.
Republik ini butuh sosok setidaknya mencontoh Umar dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Indonesia akan tinggal kenangan jika berbagai periode pergantian estafet kepemimpinan.
5 tahun sekali dikomandoi presiden ‘anu’ dan urusan negara bukan urusannya. Karena permasalahan Indonesia begitu kompleks sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang paham betul penyelesaian kekompleksan tersebut. Tetapi tumpuan, harapan dan optimisme munculnya sosok itu akan terus menggelora dan menggeliat seiring tumbuhnya semangat berislam, bernegara, bertoleransi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai bhinneka tunggal ika.*
Syarief Kate, Alumni Sekolah Demokrasi Sulsel dan Founder Home Writing Institute
