Oleh Wisnu Pramudya *
Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto punya satu kesamaan penting, yaitu, ketika melakukan proses pembunuhan demokrasi dan sentralisasi kekuasaan di Indonesia sama-sama diawali dengan membunuhi kekuatan masyarakat Islam. Apakah pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga sedang melakukan hal yang sama? Mari kita banding-bandingkan.
1. Mengeksploitasi kelompok-kelompok berkekuatan fisik:
– Pemerintahan Soekarno mengeksploitasi gerakan-gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang pada awalnya hanya merupakan reaksi terhadap dua hal: ketidakadilan pusat terhadap daerah dan dominasi kekuatan-kekuatan Komunis di sekitar Soekarno.
– Pemerintahan Soeharto mengeksploitasi gerakan-gerakan Imran (yang belakangan diketahui sebagai rekayasa dan binaan aparat intelijen), Komando Jihad, dan Negara Islam Indonesia (NII) yang pada awalnya juga hanya merupakan reaksi terhadap dua hal: luar biasanya hegemoni kekuasaan yang memperalat militer dan dominasi kekuatan-kekuatan minoritas Katolik (CSIS) dan konglomerasi Cina di sekitar Soeharto.
Baca Juga
Eksploitasi terhadap gerakan-gerakan berkekuatan fisik ini berambisi menimbulkan ketakutan permanen di kalangan rakyat terhadap Islam yang terorganisasi.
2. Menyempitkan ruang gerak, mengintervensi, sampai membubarkan partai politik yang legal konstitusional:
– Pemerintahan Soekarno menyempitkan ruang gerak dan membubarkan partai politik Islam Masyumi (bersama dengan PSI) sebagai langkah awal dimulainya “Demokrasi Terpimpin”.
– Pemerintahan Soeharto mengintervensi, mengadu domba kalangan internal, dan memaksakan orangnya menjadi pemimpin Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) dan lalu menyatukannya dengan tiga partai lainya NU (Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
3. Memanipulasi kelompok-kelompok kompromistis:
– Pemerintahan Soekarno merangkul NU bersama PKI (Partai Komunis Indonesia) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia: yang sudah diintervensi Komunis) sebagai pendukung sentralisasi kekuasaan.
– Pemerintahan Soeharto merangkul Satkar (Satuan Karya) Ulama di bawah Golkar, Matlaul Anwar, Jami’atul Wasliyah, Perti, GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) dan lain-lain sebagai seakan-akan legitimasi dari ummat Islam atas sentralisasi kekuasaan.
4. Mengendalikan ormas-ormas dengan sebuah ideologi buatan:
– Pemerintahan Soekarno menggunakan Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) sebagai platform sosial-politik nasional, yang menolak dianggap melawan negara.
– Pemerintahan Soeharto memaksa agar Pancasila yang merupakan sebuah konsensus nasional menjadi satu-satunya azas semua organisasi, yang tidak menerima hal itu dipaksa membubarkan diri.
Penutup
Apakah pemerintahan Megawati Soekarnoputri sedang melakukan hal yang sama? Sudah dua kali pembunuhan demokrasi terjadi di Indonesia. Keduanya selalu dimulai dengan pembunuhan kekuatan-kekuatan masyarakat Islam. Sekali tahap itu dilewati, semua penguasa di negeri ini selalu tergoda untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya, dan menobatkan diri sebagai penguasa sentralistik otoriter. Soalnya, ketiganya sama-sama tidak mungkin melakukan demokrasi yang diskriminatif.
Rasanya kita tidak perlu menunggu sampai demokrasi benar-benar dibunuh untuk menjawab pertanyaan itu. Pelajaran dari dua pemerintahan sudah cukup bagi kita. Dan hari ini kita sedang menjalani tahap-tahap awal pembunuhan itu.
Apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan pemerintah sekuat tenaga, dari semua lini, agar tetap berdemokrasi secara wajar. Karena mematikan demokrasi berarti mematikan banyak pilihan hidup, termasuk pilihan hidup para para pemegang kekuasaan sendiri. Pilihan untuk jujur dan untuk bersikap manusiawi.
* Penulis adalah wartawan, tinggal di Jakarta.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
