Hidayatullah.com—Sebanyak 500 peserta menghadiri bedah buku “Kekerasan Seksual VS Kejahatan Seksual Problem Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS” yang diselenggarakan oleh AILA Indonesia, pada Sabtu (7/2/2021) ini. Bedah buku tersebut mengundang organisasi masyarakat, komunitas dan organisasi pemuda, dan tokoh ikut hadir di dalamnya.
Materi pada acara bedah buku seputar tiga titik poin kritis. Di antaranya telaah kritis konsep konsensual seks, persoalan-persoalan di seputar konsep kekerasan seksual, dan terminologi kejahatan seksual pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).
Pengisi materi pun terdiri dari berbagai kalangan, kalangan muda yang diwakili oleh Ayu Arba Zaman, mahasiswi magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak- IPB, akademisi yang diwakili Dr. Dinar Dewi Kania (peneliti Center For Gender Studies), dan pakar hukum yang diwakili oleh Nurul Amalia Direktur (PAHAM Jakarta).
Ketiga pemateri tersebut memaparkan bahayanya konsep kekerasan seksual dalam RUU P-KS . Pada sesi pertama bedah buku, dibuka dengan materi telaah kritis konsep konsensual seks oleh Ayu.
Dalam pemateriannya pemaparan nya mahasiswi yang hangat disapa Ayu ini membahas terkait Body Authorithy atau otoritas terhadap tubuh. “Dalam diskursus feminisme, orang dianggap memiliki otoritas tubuhnya jika dia memiliki kontrol atas tubuh tersebut secara merdeka. Sehingga, pihak-pihak di luar dirinya harus melakukan konfirmasi jika hendak melakukan akses atas diri tersebut, maka di sini, persetujuan dalah bentuk konfirmasi individu, dan dianggap sebagai sesuatu yang valid sekaligus menggambarkan kesediaan seseorang atas resiko-resiko yang mungkin akan muncul,” jelas Ayu.
Baca Juga
Sementara Dr Dinar dalam materinya membahas persoalan-persoalan di seputar konsep kekerasan seksual. “Consent (persetujuan) sebagai paradigma tunggal lantas menyingkirkan pengaturan aktivitas seksual membahayakan lain dalam perspektif agamis, sosiologis, hingga medis. Akibatnya, perilaku seksual berbahaya seperti perzinaan, seks anal, hingga homoseksual tidak bisa direhabilitasi secara hukum selama dilakukan dengan persetujuan tanpa paksaan,” papar Dinar.
Sementara pakar hukum dan Direktur PAHAM Jakarta, Nurul mengungkapkan perbedaan terminologi kejahatan seksual dan kekerasan seksual.
“Kejahatan Seksual adalah bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Buku Kedua KUHP bab XIV tentang ‘Kejahatan kesusilaan’, di dalam nya meliputi seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan terkait dengan perilaku seksual,” katanya. “Seluruh perbuatan perilaku seksual dengan pembatasan norma ‘hanya’ yang mengandung unsur Pemaksaan (tanpa persetujuan atau ‘konsensual’), kekerasan, dan ancaman kekerasan,” tambahnya.
Aulia, salah satu peserta bedah buku mengatakan, anggota DPR sangat perlu membaca tinjauan kritis buku ini. “Saya pikir, apabila RUU tersebut masuk kembali ke dalam pembahasan prolegnas prioritas 2021 di DPR RI, maka anggota dewan sangat perlu untuk memperhatikan berbagai tinjauan kritis yang termuat pada buku Kekerasan Seksual VS Kejahatan Seksual Problem Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS sebagai sebuah masukan,” ungkap.*/Ayu
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
