Hidayatullah.com – Tajikistan pada Rabu mengumumkan akan menerbitkan sebuah buku “pedoman” yang lebih ketat mengatur pakaian perempuan, semakin membatasi kebebasan perempuan.
Pihak berwenang di negara Asia Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini mempertahankan kontrol ketat terhadap masyarakat, termasuk isu-isu yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan.
Melansir Daily Sabah (19/02/2025), negara bekas Uni Soviet ini dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan pakaian “tradisional” Tajik, melarang jilbab dengan dalih “tidak sesuai dengan budaya nasional” pada tahun lalu.
Pakaian tradisional untuk wanita biasanya terdiri dari gaun tunik lengan panjang bersulam warna-warni yang dikenakan di atas celana panjang longgar.
Seorang pejabat di kementerian kebudayaan Tajikistan mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah mengembangkan “rekomendasi baru tentang pakaian nasional untuk anak perempuan dan perempuan” yang akan dituangkan dalam sebuah buku yang diterbitkan pada bulan Juli.
“Pakaian adalah salah satu elemen kunci dari budaya nasional, yang telah diwariskan kepada kita dari nenek moyang kita dan telah mempertahankan keanggunan dan keindahannya selama berabad-abad,” kata Khurshed Nizomi, kepala lembaga budaya dan departemen kerajinan rakyat kementerian Tajikistan.
Buku tersebut akan gratis pada awalnya, dan akan menjelaskan apa yang harus dikenakan wanita “sesuai dengan usia,” serta dalam berbagai suasana seperti di rumah, di teater, atau acara seremonial, kata Nizomi.
Tajikistan telah menerbitkan buku-buku serupa yang menguraikan aturan berpakaian perempuan sebelumnya, tetapi buku yang satu ini “lebih unggul daripada publikasi sebelumnya dalam hal kualitas pencetakan, pilihan foto dan teks, dan sumber sejarah,” kata Nizomi.
Pihak berwenang di negara yang secara resmi sekuler ini juga telah berusaha untuk melarang pakaian Islami dalam kehidupan publik.
Presiden Emomali Rahmon, yang berkuasa sejak 1992, telah menyebut pemakaian jilbab dan hijab sebagai “masalah bagi masyarakat,” dan pihak berwenang menyerukan kepada para wanita untuk “berpakaian dengan cara Tajik.”
Negara yang terkurung daratan ini, yang memiliki hubungan bahasa dan budaya dengan Afghanistan, secara de-facto telah melarang jenggot panjang dengan dalih memerangi “ekstremisme agama”.
Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, yang telah memimpin Tajikistan sejak 1992, telah dikritik karena pemerintahannya yang bergaya otoriter dan catatan hak asasi manusia dan hak-hak sipil yang buruk. Rahmon dikritik oleh partai-partai oposisi dan pengamat asing karena pemilihan presiden yang tidak adil pada tahun 1999 dan 2006.*
