Hidayatullah.com-Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tak terkecuali bagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang memandang alasan kenaikan harga BBM terlalu mengada-ada.
Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana menyatakan, alasan subsidi BBM yang dianggap membebani APBN tidak bisa diterima.
“Data 2013 menyebutkan anggaran belanja negara mencapai Rp1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp1.166,2 triliun atau 67,6 persen. Kemudian, dana subsidi BBM selama ini cuma Rp 211,9 triliun,” terang Andriyana, di Jakarta dalam rilinya.
Dengan demikian, lanjut Andriyana, subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar dari subsidi BBM. Belum lagi dana APBN yg dikorupsi dan beban belanja pegawai yang sangat besar. Dirinya menyebut, alasan subsidi BBM membebani anggaran itu terlalu mengada-ada.
Lebih lanjut, Andriyana mengusulkan, sebaiknya Jokowi menepati Janjinya untuk mengurangi beban APBN dengan berhemat dan membereskan korupsi.
Baca Juga
“Adalah ironis jika kemudian biaya operasional pemerintah terus dinaikkan, sementara anggaran untuk kesejahteraan rakyat malah dipangkas habis. Terlebih lagi, harga kebutuhan pokok pastinya melonjak jika harga BBM dinaikkan,” tukasnya.
Sementara itu, Wasekjen PP KAMMI Arif Susanto menengarai adanya tarik menarik beberapa pihak yang berkepentingan di balik naiknya harga BBM.
“KAMMI membaca muara dari kenaikan harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK dengan pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti SPBU,” kata Arif.
Arif menambahkan, SPBU asing saat ini sudah bersiap menyerbu bisnis hilir. Dirinya khawatir mereka sudah berhasil melobi pemerintah untuk tunduk pada kepentingan asing yang ingin menguasai pasar hilir nasional dengan mencabut subsidi BBM secara membabi buta.
“Bila Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat, sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus dipandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan sangat cermat,” ujarnya.
Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Romidi Karnawan juga menambahkan, seharusnya Jokowi-JK memperbaiki tata kelola BBM dan energi nasional dengan berorientasi pada ketahanan dan kedaulatan bangsa.
“Pemerintah harusnya memperkuat Pertamina, PGN, dan BUMN energi lainnya demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Bukan malah sebaliknya, mempersilakan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas, dan sumber-sumber energi lainnya,” tukas Romi.
“Itulah mengapa KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedulatan bangsa Indonesia. Dengan ini pula, kami menyerukan kepada seluruh kader KAMMI bersama elemen bangsa lainnya untuk menolak kenaikan harga BBM demi kesatuan dan kedaulatan NKRI yang kita cintai,” pungkas Romi.*/Nur Afilin, Humas PP KAMMI
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
