Hidayatullah.com–Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku senang dua vaksin impor yang digunakan di Indonesia yakni vaksin Sinovac dan Sinopharm kini telah diakui Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Dengan begitu Erick meminta Kerajaan Arab Saudi membuka diri, sehingga perjalanan ibadah haji dan umrah warga negara Indonesia segara bisa diberikan.
“Terkait dengan ibadah haji, ada di domain ada di Kemenlu (Kementerian Luar Negeri). Tapi paling tidak, Sinovac dan Sinopharm masuk list WHO, paling tidak kita berharap pemerintah Arab saudi membuka diri. Karena vaksin yang di list WHO harus friendly,” ujar Erick saat konferensi pers di gedung Kementerian BUMN, Rabu (02/06/2021).
Eks Bos Inter Milan itu menilai, dengan diberikannya sertifikasi oleh WHO kepada kedua produsen farmasi asal China itu, secara langsung mengindikasikan bahwa pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kedua perusahaan global itu langkah yang tepat.
“Kalau saya menyampaikan bahwa sekarang sudah masuk list. Bahwa pilihan vaksin impor yang kita lakukan bukan kaleng-kalengan, tapi vaksin beneran. Apakah yang dari AS nanti vaksin Merah Putih atau vaksin BUMN yang kalau dapat rekomendasi WHO kan sama standarnya,”ujar dia
Baca Juga
Erick menilai keberhasilan dua vaksin Covid itu merupakan buah hasil kolaborasi antara pihaknya, Kemenlu dan Kemenkes. Namun Dia tak lantas berpuas diri dan terus mendorong pihaknya untuk terus berproses agar Indonesia bisa membuat vaksin secara mandiri dan tak perlu lagi melakukan impor. “Kita coba mudah-mudajan juga berhasil. Karena pada saat ini konteksnya kita harus vaksin sendiri, tak perlu impor,”ungkapnya.
Adapun soal penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Erick mengaku tidak bisa mengambil langkah lebih, sebab kebijakan ada di tangan pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, langkah negosiasi ada di ranah Kementerian Luar Negeri.
“Tentu, konteksnya saya tidak bisa menggabungkan dari pemerintah Saudi karena itu kebijakan dari mereka dan juga saya tidak bisa over jobs, itu yang punya di Kemenlu,” tutur dia.*
