Hidayatullah.com—Menyusul kritik internasional atas tewasnya sejumlah relawan armada kemanusiaan, 31 Mei lalu, Kamis (17/6) ini kabinet Zionis-Israel mempertimbangkan mengurangi blokade Jalur Gaza.
Israel akan mengizinkan beberapa barang kebutuhan sipil masuk ke wilayah yang dikuasai oleh para pejuang Hamas tersebut.
“Rapat kabinet mengizinkan barang-barang kebutuhan sipil dan bahan bangunan untuk proyek-proyek sipil masuk ke Gaza di bawah supervisi internasional,” kata seorang pejabat tanpa menyebutkan spesifikasi daftar barang yang boleh masuk.
Israel setuju pada hari Kamis untuk mengurangi blokade di Jalur Gaza. Tidak ada tanda bahwa Israel akan mencabut seluruh blokade yang amat menyengsarakan warga Gaza. Pemerintahan Zionis ini hanya menambah item barang-barang yang boleh masuk.
Item yang dibolehkan adalah bahan bangunan yang sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek sipil. Itu pun di bawah pengawasan internasional. Tidak jelas barang bangunan apa yang diperbolehkan. Apakah semen dan baja boleh masuk? tak disebutkan.
Israel telah berusaha keras untuk menemukan cara meringankan blokade sejak serangan 31 Mei yang menewaskan sembilan aktivis Turki di kapal Mavi Marmara, dan menarik perhatian internasional terhadap blokade, serta memicu kemarahan banyak orang terhadap Israel di seluruh dunia.
Bersama Mesir, Israel, melakukan blokade terhadap Gaza selama tiga tahun setelah pejuang Hamas memenangkan Pemilu secara mutlak di kawasan itu.
Kelompok pejuang Hamas meminta pengepungan apapun yang dilakukan Israel harus dibatalkan.
Sementara itu di Tepi Barat, pemerintah Palestina pro-Barat Presiden Mahmoud Abbas menolak keputusan Israel ini. Saeb Erekat mengatakan, blokade apapun harus diakhir sama sekali.
“Pengepungan adalah hukuman kolektif dan harus diangkat.”
Sebelumnya, di tengah kritik internasional, Mesir akhirnya membuka perbatasan Rafah – yang merupakan gerbang utama bagi warga untuk keluar masuk wilayah– yang penuh sesak tersebut.
Tapi kebanyakan warga Gaza tetap terbatas pada melintasinwilayah itu karena pejabat Mesir mengatakan hanya membolehkan sekitar 10.000 orang dengan izin perjalanan khusus, seperti mahasiswa dan orang-orang dengan paspor asing. [ap/afp/cha/hidayatullah.com]
