Hidayatullah.com–Pemerintah Libya mengatakan keputusan Amerika Serikat untuk mengerahkan pesawat pengintai tanpa awak (drone) sebagai bagian dari operasi NATO di Libya akan semakin banyak menimbulkan korban jiwa rakyat sipil.
Wakil Menteri Luar Negeri Libya, Khaled Kaim mengatakan peningkatan serangan udara akan merusak klaim bahwa Amerika Serikat dan NATO mendukung demokrasi di Libya.
Sementara itu pemberontak Libya menyambut keputusan untuk mengerahkan pesawat pengintai tanpa awak dengan mengatakan pesawat itu akan membantu mengakhiri penyerangan pasukan Muammar Qadhafi di Misratah.
“Kami sangat senang,” kata juru bicara kelompok pemberontak Mustafa Gheriani kepada kantor berita AFP sebagaimana dilansir BBC (22/4)
“Kami harap langkah itu akan membantu mengurangi beban rakyat di Misrata,” kata Mustafa.
“Pesawat itu jauh lebih akurat dibandingkan pesawat-pesawat lain yang terbang pada ketinggian 30.000 kaki,” tambahnya.
Salah satu pendukung campur tangan militer Amerika, mantan calon presiden Senator John McCain, tiba di kota Benghazi yang diduduki pihak oposisi untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin pemberontak.
McCain menggambarkan para pemberontak sebagai pahlawan.
Jenderal James Cartwright, wakil kepala angkatan bersenjata AS mengatakan bahwa dua Predator telah dikirim ke Libya pada hari Kamis, namun karena cuaca buruk misi mereka harus dibatalkan.
Menurut Cartwright Amerika Serikat berencana melakukan dua patroli dengan menggunakan Predator yang dipersenjatai di wilayah udara Libya kapan saja diperintahkan.
Pesawat jenis yang sama digunakan di Pakistan dan di daerah manapun saat Amerika Serikat tidak dapat mengirimkan pasukan daratnya di sama. Predator dapat melayang di udara tanpa diketahui oleh pemantau di darat dan menembakkan rudal-rudal tanpa perlu memikirkan resiko akan mengorbankan awak pesawat.
Hari Jum’at (22/4), dua Predator Amerika Serikat membunuh 25 orang warga sipil di wilayah Waziristan Utara, Pakistan, yang berbatasan dengan Afghanistan.
Sangat mungkin drone milik AS itu juga akan membunuh banyak warga sipil Libya, yang seharusnya dlindungi sebagaimana tujuan diberikannya mandat PBB ketika menetapkan zona larangan udara atas Libya.*
