Hidayatullah.com–Setelah bertahun-tahun berjuang lewat pengadilan, mufti tertinggi yang ditunjuk komunitas Muslim Bulgaria mendapat pengakuan kembali dari negara.
Perselisihan jabatan mufti Bulgaria dimulai saat pemerintah memecat Mustafa Alis Hadzhi sebagai mufti yang ditunjuk oleh komunitas Muslim negara itu. Sebagai gantinya, pemerintah menunjuk imam zaman komunis, Nedim Gendzhev, yang dikecam masyarakat Muslim sebagai intervensi negara terhadap hak beragama.
Pengadilan Banding Sofia memutuskan hari Kamis (21/4) bahwa Hadzhi sebagai mufti tertinggi yang sah bagi komunitas Muslim di Bulgaria.
Keputusan final pengadilan yang tidak dapat digugat lagi itu membatalkan putusan Pengadilan Kota Sofia, yang menetapkan Genzhev sebagai pemimpin Dewan Tertinggi Muslim Bulgaria.
Jumlah Muslim di Bulgaria mencapai 12% dari total populasi 7,8 juta dan mereka merupakan penduduk asli negara Balkan anggota Uni Eropa tersebut. Banyak di antaranya yang memiliki darah etnis Turki, yang datang ke negeri itu pada masa kekuasaan Dinasti Utsmaniyah yang berakhir tahun 1878.
Baca Juga
Etnis Turki Bulgaria dipaksa meninggalkan negeri itu selama masa “proses kebangkitan” yang berkhir tahun 1980-an. “Proses Kebangkitan” dilancarkan oleh mendiang diktator komunis Todor Zhivkov, yang memaksa Muslim agar meleburkan diri dengan cara memaksa mengganti nama mereka dan mengungsikan lebih dari 300.000 etnis Turki ke negeri tetangga, Turki, pada tahun 1989.
Menurut Amnesty International, sedikitnya 100 Muslim meninggal dunia selama empat bulan, ketika mereka dipaksa mengganti namanya menjadi nama khas Bulgaria dan bahasa Turki dilarang dipakai secara umum. Pada saat yang sama pemerintah komunis melarang kerudung dan kebiasaan-kebiasaan Muslim lain, seperti khitan dan menguburkan jenazah.*
Keterangan foto: Mufti Bulgaria yang sah Mustafa Alis Hadzi. [cihan]
