Hidayatullah.com–Raja Yordania Abdullah II menyatakan setuju atas tuntutan rakyat yang menginginkan adanya kabinet terpilih dalam pemerintahan negara kerajaan itu.
Dalam pidato yang disiarkan televisi hari Ahad (12/6) menandai 12 tahun penobatannya sebagai penguasa, Abdullah II mengatakan bahwa kabinet mendatang akan dibentuk berdasarkan pada mayoritas parlemen yang terpilih.
Ia tidak menjelaskan kapan hal itu terwujud, namun menegaskan bahwa kebijakan itu segera dilaksanakan setelah semua peraturan perundangan yang berkaitan siap.
Raja juga mengutarakan kemungkinan akan dilakukannya amandemen terhadap konstitusi negara, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Saat Abdullah II menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai raja di tahun 1999, dia mengutarakan gagasan untuk membuat sistem monarki Yordania menjadi seperti Inggris. Namun gagasan itu sepertinya terlupakan dengan seiringnya waktu.
Gejolak yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara di mana rakyat menuntut agar penguasa lebih melonggarkan kekuasaannya, memaksa Abbdullah II untuk kembali memikirkan ide reformasi di tubuh pemerintahan negaranya.
Selama ini perdana menteri yang memimpin kabinet tidak diangkat lewat pemilihan, melainkan ditunjuk langsung oleh raja. Sementara parlemen diisi oleh perwakilan-perwakilan dari suku-suku yang ada di kerajaan itu.
Meskipun banyak rakyat yang ingin agar kekuasaan raja dikurangi hingga hanya sebagai simbol kepala negara dan perdana menteri memiliki kekuasaan yang lebih besar, partai politik Al-Ikhwan Al-Muslimun tetap menginginkan raja memiliki kekuasaan sehingga tetap memiliki pengaruh untuk menstabilkan keadaan jika negara mengalami keadaan genting.
Jurubicara Al-Ikhwan, Jamil Abu Bakar, mengingatkan pula bahwa reformasi perlu untuk “menghindari tragedi seperti yang sedang terjadi di kawasan itu.”
Pemerintah Yordania telah menghilangkan larangan rakyat untuk berkupul di tempat umum, memperbolehkan protes dan demonstrasi bebas. Abdullah juga mencopot perdana menterinya pada bulan Februari lalu, setelah rakyat menuntutnya untuk mundur karena dianggap tidak sensitif dengan keadaan rakyat yang menghadapi krisis ekonomi.*
