Hidayatullah.com—Presiden pertama Iran Muhammad Ridha Rihaimi mengatakan bahwa jika Teheran dan Baghdad membentuk aliansi, maka mereka akan menjadi “kekuatan internasional yang besar.”
Pernyataan Rihaimi itu dikemukakannya usai bertemu dengan Perdana Menteri Iraq Nuri Al Maliki, yang mengunjungi Iran selama dua hari, lansir Al Arabiya (23/04/2012) mengutip kantor berita Iran Mehr.
Menurut Rihaimi, kedua negara memiliki “hubungan khusus” dan mereka sama-sama menghadapi “konspirasi internasional disebabkan tujuan dan keyakinan mereka.”
Rihaimi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tujuan dan keyakinan itu.
Namun sebagaimana diketahui, Iraq kini menjadi negara yang dikuasai kelompok Syiah, setelah Amerika Serikat mendukung para politisi Syiah untuk naik ke atas panggung kekuasaan pasca Saddam Hussein digulingkan lewat invasi pasukan yang dikirim Washington pada tahun 2003 lalu.
Kesepakatan kerjasama perdagangan antara kedua negera harus segera direalisasikan, imbuh Rihaimi. Kesepakatan itu antara lain proyek pembangunan jalur kereta yang menghubungkan kedua negara dan kerjasama bidang perdagangan minyak dan industri penerbangan.
Pada hari Senin kemarin setelah saling bertemu, Ahmadinejad dan Al Maliki mengutarakan pernyataan senada dengan Rihaimi, dengan mengatakan bahwa kesepakatan perdangangan di antara kedua negara “perlu” dilaksanakan.
Sementara itu di Baghdad, ketua blok politik Iraqiya, Ayad Alawi, menyatakan “tidak dapat menerima” kunjungan Maliki ke Iran.
Sebagaimana dikutip stasiun televisi Iraq Sumeria News, dia menyatakan khawatir Iran akan mengintervensi politik Iraq, sama seperti yang terjadi pada tahun 2010.
Blok Iraqiya yang cenderung sekuler sebenarnya mendapatkan suara banyak di parlemen dalam pemilu 2010 lalu, namun tidak masuk dalam jajaran pemerintahan karena partai Al Maliki yang merupakan penganut Syiah, menggandeng rekan Syiah lainnya dari kelompok Muqtada Al Sadr.
Pertikaian politik di Iraq memanas, karena Syiah berusaha mendominasi dan mendepak kelompok Muslim dan lainnya keluar dari pemerintahan.*