Hidayatullah.com–Jum’at, (24/08/2012) kemarin, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengabarkan telah bertemu Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali Myanmar, U Aung Kyi. U Aung Kyi menyatakan pemerintah Myanmar berupaya lakukan respon cepat demi menyelamatkan korban konflik di Rakhiine State. Hal itu diutarakan dalam dialog dengan delegasi parlemen Indonesia yang dimpin Hidayat Nur Wahid, Kamis siang.
“Sekitar 64.000 pengungsi tersebar di 61 kamp di Sittwe dan Maungdaw, akibat konflik awal Juni silam. Ada 88 warga terbunuh (terdiri dari 57 Muslim Rohingya dan 31 Budhis Rakhine), sementara 87 orang terluka dan 4.800 bangunan hancur. Aparat telah lakukan evakuasi, sekarang sedang disiapkan rehabilitasi,” ujar Aung Kyi dikutip HNW.
Sementara itu data versi National Democratic Party for Development (NDPD), partai yang membawa aspirasi warga Rohingya, menyebutkan jumlah pengungsi jauh lebih besar, 70 – 80.000 orang, terutama etnik Rohingya Muslim yang ketakutan akan terjadi konflik lanjutan.
Pemerintah setempat mengklaim, program pemerintah dilakukan secara proporsional untuk semua korban dari kedua belah pihak.
“Kami fokus kepada kebutuhan pokok/logistik dan tenda penampungan, sambil dipikirkan rencana relokasi ke tempat aman. Perlindungan diberikan terutama kepada anak-anak, kaum perempuan dan lanjut usia yang rentan,” jelas Aung Kyi, seraya mengapresiasi sikap Indonesia yang simpatik.
Baca Juga
Sementara itu bantuan dari PMI akan tiba di Yangon hari Sabtu pagi, (25/08/2012), sebanyak 10 ton barang (terdiri dari selimut, bahan pangan, alat kesehatan). Sementara bantuan dari organisasi kemanusiaan akan dikoordinasikan kemudian.
“PKS tak hanya berinisiatif lakukan diplomasi parlemen (bertemu Ketua MPR/DPD dan DPR Myanmar), namun menggalang solidaritas melalui LSM kemanusiaan. Kami berharap dapat akses langsung ke korban,” ujar HNW.
Dalam konteks mencari solusi permanen, HNW menanyakan kepada Aung Kyi, apakah penggunaan istilah “Bengali Muslim” bagi warga Rohingya justru tidak menyulut masalah? “Bukankah lebih baik disebut etnik Rohingya sesuai akar sejarahnya dan tidak menyebut identitas agama/Muslim dari luar (Bangladesh). Hal itu sejalan dengan kebijakan kewarganegaraan yang akan dituntaskan segera menurut Ketua DPR Myanmar,” demikian usul Hidayat. Dan Aung Kyi spontan mengiyakan.
Anggota delegasi yang juga Tenaga Ahli Menteri Sosial RI, Suryama M. Sastra menambahkan tentang teknis penyaluran bantuan.
“Agar koordinasi LSM kemanusiaan lebih efektif, maka kami mohon diinformasikan mekanisme penyaluran bantuan yang dapat ditempuh. Dalam jangka panjang, kita dapat saling tukar pengalaman untuk mencari solusi atas gejala kematian ibu dan malnutrisi balita yang tinggo di Rakhine.”
Di akhir pembicaraan Menkesos Myanmar menyambut tawaran Indonesia dan akan memfasilitasi LSM yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan.*
