Hidayatullah.com–Aliansi oposisi Sudan yang dikenal dengan Kekuatan Konsensus Nasional, menolak memenuhi undangan Presiden Sudan, Omar al-Bashir untuk sebuah pertemuan yang membahas soal penyusunan konstitusi permanen bagi negara, lansir Aljazeera (19/9/12).
Juru bicara oposisi, Faruk Abu Isa mengatakan bahwa undangan tersebut merupakan upaya untuk menggolkan sebuah sistem yang telah disiapkan secara rahasia. Dia juga menambahkan bahwa rakyat tidak termasuk dalam bagian tersebut.
Pihak oposisi merasa bahwa mereka berada di dalam ketidakbebasan, tidak transparan, peradilan yang tidak independen, dan dalam demokrasi yang tidak mungkin untuk memenuhi aspirasi rakyat.
Menurut kepala komite hukum dari aliansi oposisi, Kamal Omar, penyusunan konstitusi membutuhkan pemerintahan nasional transisi, dewan legislatif yang baru sebagai pengganti parlemen sekarang yang terbentuk dari pemilu yang curang.
Namun di sisi lain, Partai Kongres Nasional yang tengah berkuasa saat ini menganggap sikap aliansi oposisi tersebut sebagai upaya menghindari tanggung jawab nasional dalam menyusun dokumen yang sangat penting dalam proses pemindahan kekuasaan secara damai.
Baca Juga
Sekretaris untuk Urusan Media di Partai Kongres Nasional, Badruddin Ahmad Ibrahim, mengatakan bahwa penyusunan konstitusi tersebut diawasi oleh komite nasional yang terdiri dari semua pihak dan unsur di Sudan, supaya memungkinkan untuk melakukan dialog dan diskusi soal penentuan konstitusi tersebut.*
