Hidayatullah.com–Bantuan International untuk rakyat Suriah yang dikendalikan pemerintah Suriah rupanya tidak disalurkan secara merata. Menurut rilis Rumah Sakit Medecins Sans Frontieres (MSF) mengatakan, bantuan tersebut lebih banyak disalurkan ke daerah yang dikendalikan pemerintah Bashar Al Assad.
“Daerah-daerah di bawah kendali pemerintah menerima hampir semua bantuan internasional, sementara wilayah yang dikendalikan oposisi hanya menerima sedikit bagian,” jelas Abu Zahra dari Hilal Amr Society Indonesia (HASI) kepada hidayatullah.com usai melakukan kunjungan kordinasi ke MSF, Rabu (06/02/1013).
Saat ini menurut Abu Zahra, kebutuhan barang-barang vital, seperti shelter (tempat tinggal), selimut, bahan bakar, tepung, dan susu formula semua hanya disalurkan pemerintah Bashar ke daerah mayoritas Syiah yang dikuasai pemerintah.
Padahal menurut Abu Zahra lagi, kekurangan bahan makanan dan kebutuhan pokok menjadi ancaman serius bagi warga yang terjebak di dalam wilayah konflik.
“Tidak ada pihak yang mampu menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, bahkan dalam jangka pendek,” tambah Abu Zahra.
Laporan HASI kepada hidayatullah.com mencatat, oposisi bersenjata Suriah telah berhasil memperluas wilayah yang dikendalikannya di hampir seluruh wilayah Suriah sejak Juni 2012.
Bantuan International yang masuk lewat mekanisme pemerintah Bashar nyatanya tidak pernah dirasakan oleh penduduk di Damaskus, Aleppo, dan Idlib yang dikuasai oposisi.
“Ada Sekitar 7 Juta orang di tiga kota tersebut,” tambah Abu Zahra langsung dari Suriah.
Bahkan menurut Abu Zahra dari informas MSF, dua lembaga yang dilegitimasi oleh pemerintah Suriah, yaitu Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross – ICRC) dan badan-badan PBB yang bekerja dalam kemitraan dengan Bulan Sabit Merah Suriah, hingga saat ini hanya berfokus membantu dan mendistribusikan bantuan di sekitar wilayah Damaskus (Ibukota).
“Masih banyak penduduk yang terluka atau para penderita penyakit kronis, yang hingga saat ini belum jelas nasib dan keberadaannya serta penanganan kesehatan mereka sementara pemerintah Bahsar justru menutup semua akses bantuan kemanusiaan untuk mereka,” tegasnya lagi.*
