Hidayatullah.com—Negara baru Sudan Selatan melakukan penyelidikan terhadap 11.000 nama petugas kemanan “tak berwujud” yang mendapatkan gaji dari negara.
“Sebanyak 16.000 lainnya sedang diselidiki, artinya separuh pasukan dalam daftar gaji kemungkinan fiktif,” kata Menteri Dalam Negeri Aleu Ayeny Aleu kepada para wartawan Selasa (27/8/2013) dikutip Aljazeera.
Menurut Aleu, penipuan itu memungkinkan pejabat korup memasukkan gaji aparat fiktif itu ke dalam saku mereka.
“Kami dapat mengidentifikasi 11.000 nama dari daftar gaji yang kami putuskan untuk dihapus,” kata Aleu dalam konferensi pers pertama sejak menjabat menteri bulan ini.
Jurubicara kementerian James Monday mengatakan, awalnya jumlah keseluruhan anggota kepolisian Sudah Selatan mencapai 52.000.
“Saat kami memeriksa 16.000 nama dalam database dan daftar gaji, data mereka tidak cocok,” kata Monday. “Kami belum tahu pasti di mana semua para pemilik nama-nama ini berada.”
Monday menambahkan, sejauh ini 25.778 orang telah dikonfirmasi benar-benar nyata ada.
Kementerian mengatakan, hasil pembersihan nama aparat fiktif dari daftar gaji itu bisa menghemat anggaran pemerintah sampai 9 juta dolar sebulan.
Temuan tentang aparat fiktif itu diketahui setelah ada program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadikan kepolisian Sudan Selatan lebih profesional, termasuk membasmi aparat yang sewenang-wenang dan korup.
Sudan Selatan menjadikan orang-orang yang ikut berjuang melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari negara Sudan dalam perang sipil tahun 1983-2005 sebagai aparat keamanan.
Republik Sudan Selatan berhasil memisahkan diri dan menjadi negara merdeka pada Juli 2011. Pemerintahannya yang berpusat di Juba masih menghadapi kesulitan dan gangguan keamanan akibat perang sipil puluhan tahun dengan pemerintah Khartoum.
Wilayah Sudan Selatan kebanyakan dihuni oleh penduduk beragama Kristen. Sementara negara asalnya di utara, Sudan, mayoritas penduduknya adalah Muslim.*
