Hidayatullah.com—Parlemen Libya telah memberikan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Ali Zeidan, sekaligus mengumumkan bahwa pemilihan umum legislatif akan digelar Juli mendatang.
Dilansir Libya Herald Selasa (11/3/2014), Kongres menunjuk Menteri Pertahanan Abdullah Al-Thinni sebagai pejabat sementara perdana menteri selama 2 pekan sambil dicari penggantinya.
Alaeddin Al-Mgariaf, anggota kongres independen asal Benghazi, mengatakan Zeidan digusur dari jabatannya semata-mata sebagai perdana menteri dan bukan sebagai penentangan terhadap seluruh pemerintahan.
Anggota kongres dari Persatuan Tanah Air Abdullah El-Kabier mengatakan, para wakil rakyat kecewa dengan cara penanganan Zeidan dalam hal blokade pelabuhan minyak di wilayah timur yang dikuasai kelompok penentang pemerintah.
Sebagaimana diketahui, sejak Agustus 2013 kelompok separatis menguasai 3 pelabuhan utama di timur Libya. Dan belakangan, sebuah kapal tanker bernama Morning Glory yang berbendera Korea Utara pergi ke laut lepas setelah gagal dihalang angkatan laut, dengan mengangkut 234.000 barel minyak mentah dari pelabuhan Sidra yang dikuasai kelompok separatis.
Jurubicara kongres Omar Hemidan membenarkan penunjukan Menteri Pertahanan Abdullah Al-Thinni sebagai pejabat sementara perdana menteri.
Sebagian pihak menilai pelengseran Zeidan dan penunjukan Thinni oleh kongres sebagai kudeta, tetapi dengan nama berbeda.
Desember 2013 Thinni telah membuktikan kepiawaiannya sebagai mediator dalam mengakhiri perang antara kelompok militan Tebu dengan Zwai, yang berebut ladang minyak Sarir.Akibat pertikaian keduanya pasokan air dari Sirte hingga Benghazi terputus, sebab pompa-pompa mati dan tidak bisa mengalirkan air ke sungai buatan.
Bulan Januari lalu Thinni juga menjadi mediator antara pemerintah dengan suku Tuareg, yang menduduki ladang minyak Sharara guna menuntut pemberian kartu identitas sebagai warga negara dan menuntut agar dewan lokal Obari yang tidak dipilih dilengserkan.
Putra Thinni yang bernama Muhammad pernah diculik dan disekap selama 4 bulan. Pada Januari kemarin dia dibebaskan. Meskipun keluarganya sangat tertekan dan khawatir selama penculikan itu, Thinni tetap bekerja seperti biasa menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan.*