Hidayatullah.com—Perdana Menteri Ahmet Davutoglu hari Senin (19/10/2015) mengatakan bahwa negaranya “bukan sebuah kamp konsentrasi” dan tidak akan menampung para migran selamanya.
“Kami tidak bisa terima pemahaman seperti ‘beri kami uang dan mereka akan tinggal di Turki’. Turki bukan sebuah kamp konsentrasi,” kata Davutoglu dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung di televisi, sehari setelah bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel guna membahas krisis migran yang saat ini sedang dialami Turki dan negara-negara tetangganya anggota Uni Eropa.
Pernyataan itu dikemukakan oleh Davutoglu menanggapi permintaan Uni Eropa agar Turki ikut mencegah para migran membanjiri negeri mereka.[Baca berita sebelumnya: Jerman perketat aturan bagi pencari suaka] https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/10/16/81039/jerman-perketat-aturan-bagi-pencari-suaka.html
“Saya juga mengatakan hal ini kepada Merkel. Tak seorang pun boleh beranggapan Turki akan berubah menjadi sebuah kamp konsentrasi di mana semua pengungsi akan tinggal di dalamnya,” kata Davutoglu seperti dikutip AFP.
Menurut Davutoglu, pembicaraannya dengan Merkel membuahkan hasil positif di mana pemerintah meminta untuk dilakukannya liberalisasi visa. Dan sebagai imbal baliknya Davutoglu setuju imigrasi ilegal harus dikendalikan secara ketat. Dan untuk itu Turki-Jerman akan membuat sebuah mekanisme bersama guna mengatasi arus pengungsi Suriah dan negara lainnya yang menjadikan Turki sebagai pintu masuk menuju Eropa.
“Kami bicara tentang 3 milyar euro sebagai ‘uang segar’ tetapi jumlah itu tidak baku. Kebutuhan (finansial) kami mungkin akan bertambah,” kata Davutoglu.
Dalam kunjungannya ke Turki, Kanselir Merkel pada hari Ahad (18/10/2015) mengatakan bahwa dirinya sangat optimis dengan kemajuan yang akan dicapai dalam upaya mengatasi krisis pengungsi saat ini, setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan PM Davutoglu.
Brussel pekan lalu menawarkan Turki bantuan finansial dan akselerasi penerimaan Turki sebagai anggota Uni Eropa serta janji-janji manis lainnya, agar pemerintah Ankara memperketat perbatasannya, sehingga para pengungsi tidak mudah keluar-masuk.
Lebih dari 630.000 orang telah menapakkan kakinya di pantai-pantai Eropa tahun ini, kebanyakan dari mereka melakukan perjalanan berbahaya menyeberangi laut dari Turki ke Yunani.
Davutoglu bersikukuh Uni Eropa harus melakukan tindakan yang menjadi bagiannya lebih dahulu, sebelum Turki memainkan peran bagiannya.
“Di masa lalu, Uni Eropa mendapat apa-apa yang diinginkannya, tetapi tidak memenuhi janji-janjinya. Liberalisasi visa harus dilaksanakan,” kata Davutoglu merujuk permintaan Ankara agar warganegara Turki diberikan akses bebas memasuki zona Schengen Uni Eropa.
Schengen Area mencakup 26 negara anggota Uni Eropa yang telah menghapuskan paspor dan dokumen lain yang biasa diperlukan orang untuk melakukan perjalanan lintas negara. Pada saat yang sama negara-negara tersebut bekerjasama menjaga perbatasan mereka dengan negara anggota non-Schengen. Jika Turki menjadi anggota Uni Eropa, maka berpeluang ikut dalam Schengen Area tersebut.
“Kami menuntut penghapusan visa Schengen (bagi warga Turki) dan mendapat tanggapan positif. Itu akan terwujud pada Juli 2016, negosiasi-negosiasi masih berlanjut. Hal ini akan mulai tampak jelas di awal 2016,” kata Davutoglu.*
