Hidayatullah.com— Mayoritas rakyat Swiss telah menolak usulan partai nasionalis untuk mendeportasi langsung (otomatis) orang-orang asing pelaku tindak kriminal ringan maupun berat di negaranya. Hasil referendum itu disambut baik oleh kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia.
Hasil perhitungan suara akhir menunjukkan 58,9 persen pemilih menolak usulan deportasi langsung orang asing yang terbukti bersalah melakukan tindak kriminal di Swiss. Demikian laporan lembaga penyiaran nasional SRF hari Ahad malam (28/2/2016) seperti dikutip Deutsche Welle.
Rakyat pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai lebih dari 62 persen atau lebih tinggi dari referendum apapun sejak 1992, menurut lembaga polling gfs.bern.
Usulan deportasi langsung dari partai nasionalis itu ditangguhkan pengesahannya oleh partai mayoritas terbesar dalam parlemen saat ini Partai Rakyat Swiss (SVP).
Enam tahun lalu rakyat Swiss sebenarnya sudah memutuskan untuk mendepak keluar orang-orang asing pelaku tindak kriminal seperti pemerkosaan dan perampokan bersenjata setelah mereka menjalani masa hukumannya. Namun, hasil referendum itu tidak pernah diterapkan, sehingga hakim dalam sejumlah kasus dapat menghindari deportasi langsung.
Baca Juga
Dalam rancangan peraturan yang disetujui enam tahun silam itu, seorang warganegara asing bisa juga dideportasi langsung jika melakukan pelanggaran ringan, seperti melanggar lalu lintas, jika mereka melakukan untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 10 tahun.
Kebijakan deportasi langsung itu mendapatkan banyak tentangan, baik dari kalangan aktivis HAM maupun pelaku usaha, dengan alasan melanggar hak asasi manusia dan memperburuk hubungan Swiss dengan Uni Eropa.
Seperempat penduduk di Swiss adalah pemegang paspor asing, kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa. Lebih dari 10.000 orang akan terdampak jika peraturan kontroversial itu dilaksanakan.
Amnesty International cabang Swiss mengaku lega dengan hasil referendum terbaru itu, seraya menambahkan bahwa undang-undang imigrasi di negara itu di masa mendatang juga perlu dimintai pendapat rakyat.
Para politisi di Jerman juga menyambut baik perkembangan tersebut. Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas mengatakan rakyat Swiss telah menunjukkan bahwa “ada perbedaan antara slogan populis dengan opini publik,” maksudnya apa yang dikampanyekan para politisi dengan mengatasnamakan rakyat belum tentu sesuai dengan kehendak rakyat sesungguhnya.*
