Hidayatullah.com—Rakyat Swiss telah memberikan izin kepada dinas intelijen negaranya untuk menyadap jalur telepon dan memantau aktivitas dunia siber guna mencegah aksi terorisme.
Dilansir Swissinfo, hasil akhir referendum menunjukkan bahwa sekitar 66,5% pemilik suara setuju dinas rahasia negaranya melakukan pengintaian dengan menyadap telepon dan meretas komputer.
Menteri Pertahanan Guy Parmelin secara pribadi menyambut baik hasil referendum itu.
“Hal tersebut memberikan Swiss alat modern untuk mengatasi ancaman-ancaman saat ini,” katanya dalam konferensi pers hari Ahad (25/9/2016).
Menurutnya, undang-undang baru yang akan mulai diberlakukan pada September 2017 itu akan memberikan kontrol yang lebih ketat kepada parlemen.
Parmelin mengatakan, kementerian pertahanan akan mengevaluasi peralatan berteknologi baru yang diperlukan dan akan menambah pegawai sekitar 20 orang sebelum tahun 2019.
Ilmuwan politik Calude Longchamp berpendapat hasil referendum itu bukan berarti rakyat memiliki kepercayaan penuh terhadap pemerintah, melainkan semata memberikan tambahan wewenang kepada dinas rahasia.
Kelompok pembela hak-hak sipil dan kebanyakan partai sayap kiri tahun lalu menentang keputusan parlemen yang menyetujui amandemen undang-undang guna memberikan wewenang pengintaian lebih luas kepada dinas rahasia. Mereka berpendapat hal itu akan menimbulkan resiko bagi warga masyarakat.
Mereka khawatir wewenang itu akan dipakai untuk mengoleksi sebanyak-banyaknya data oleh aparat, sehingga mengarah pada pengintaian ketat oleh penguasa terhadap rakyatnya seperti skandal yang terungkap pada tahun 1989 di penghujung era Perang Dingin.
Para pengkritik mengatakan lagi-lagi rakyat yang tidak bersalah akan menjadi korban target agen dinas rahasia yang bertindak berdasarkan petunjuk atau bukti samar-samar, sehingga hak-hak sipil warga rentan dilanggar.
Peraturan baru hasil amanden itu nantinya akan memperbolehkan dinas rahasia menyadap properti milik pribadi warga, menyadap jalur telepon serta meretas komputer-komputer pribadi dalam kondisi tertentu.
Dalam kampanyenya agar rakyat mendukung peraturan baru itu, Parmelin mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan untuk mengurangi ketergantungan negara Swiss pada pertukaran informasi dengan dinas intelijen negara asing.
“Serangan-serangan teroris di Eropa beberapa bulan ini membuat kami kesulitan untuk meyakinkan warga bahwa lebih banyak pengintaian tidak berarti keamanan juga akan lebih meningkat,” kata Tamara Funiciello, ketua kelompok Sosialis Muda mengomentari hasil referendum itu.*
