Hidayatullah.com–Pemerintah Myanmar menggambarkan kekecewaannya atas inisiatif Malaysia mengadakan Sidang Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur membahas masalah Rohingya hari Kamis (19/01/2017), sebagai sesuatu yang “disesali”.
Pemerintah Myanmar kecewa Malaysia bersama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ikun menekan negara itu terkait krisis kemanusiaan dan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Myanmar juga menuduh pemerintah Malaysia telah mengeksploitasi krisis berkenaan yang diduga untuk mempromosikan agenda politik tertentu dan mengabaikan upaya pemerintah Myanmar menangani hal tersebut. “Mereka mengkritik kami tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan dari tempat yang berbeda, temasuk berita dari sumber yang tidak dapat diandalkan, tanpa membahas masalah ini seperti tetangga yang baik. Kami sangat menyesal tentang hal ini,” kata Wakil Direktur Kemlu Myanmar Aye Aye Soe dikutip Asian Correspondent, Sabtu (21/1/2017).
Hari Kamis (19/01/2017) Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak membuka pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendesak Myanmar menghentikan serangan atas etnis minoritas Islam Rohingya di Rakhine.
Dalam pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri OKI di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia ini Najib menyerukan Myanmar agar menghentikan semua diskriminasi dan serangan terhadap masyarakat Muslim Rohingya, dan mendesak dunia Islam untuk bertindak untuk mengakhiri “tragedi kemanusiaan” ini.
Baca Juga
“Adalah disesali bahwa Malaysia, sebuah negara anggota ASEAN, mengabaikan norma dasar asosiasi ini, menganggap ia sesuai untuk memanggil dan mengadakan Sidang Luar Biasa OKI untuk membahas isu Rakhine Myanmar,” menurut Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
“Myanmar mengerti bahwa keprihatinan Malaysia timbul dari laporan-laporan berita tidak berdasar yang menggambarkan situasi-situasi hak asasi manusia tanpa analisis yang berfakta. Adalah lebih disesali isu rumit dan sensitif ini dieksploitasi agar sesuai dengan agenda politik tertentu,” menurutnya dikuti Media Corp Singapura.
Ia menambahkan bahwa tindakan Malaysia itu juga sama dengan tindakan mengabaikan langsung upaya-upaya nyata yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk menguraikan isu itu.
“Tak ada yang lebih prihatin akan keamanan, keselamatan dan stabilitas Provinsi Rakhine dibandingkan pemerintah dan rakyat Myanmar.
PBB Segera Lakukan Penyeledikian Kekerasan Aparat Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya
“Justru, Pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menguraikan masalah ini. Pemerintah sudah melakukan banyak mekanisme untuk secara komprehensif menguraikan masalah ini – seperti Komite Pusat tentang Pelaksanaan Perdamaian, Stabilitas dan Pembangunan Provinsi Rakhine, dengan empat komite kerja yang fokus terhadap semua bidang yang relevan, termasuk proses verifikasi kewarganegaraan.
“Ini disusul dengan pembentukan Komite Penasehat Rakhine yang dipimpin Kofi Annan, untuk memberikan perspektif internasional yang seimbang, diyakini dan adil tentang elaborasi isu Rakhine. Komisi Penyelidikan juga didirikan untuk segera menyelidiki penyebab insiden-insiden baru-baru ini,” menurut pernyataan itu.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
