Hidayatullah.com—Produsen semen LafargeHolcim hari Selasa (14/11/2017) mengkonfirmasi bahwa kantor pusatnya di Paris digeledah oleh polisi guna pencarian informasi finasial terkait kelompok-kelompok bersenjata di Suriah, termasuk ISIS alias Daesh.
“Para penyidik Prancis sedang dalam proses investigasi di kantor-kantor kami di Paris,” kata seorang jubir Lafarge kepada AFP.
“Kami sepenuhnya bekerja sama dengan para penyidik, tetapi belum dapat memberikan komentar lebih lanjut,” imbuh orang itu.
Sumber-sumber yang dekat dengan kasus tersebut mengatakan bahwa Kepolisian Belgia juga melakukan penggeledahan serupa di kantor-kantor salah satu anak perusahaan Lafarge di Brussels.
Sejak bulan Juni, tiga hakim di Prancis menyelidiki tentang laporan transfer uang oleh Lafarge ke kelompok-kelompok bersenjata di Suriah, termasuk ISIS alias Daesh. Transfer yang dilakukan tahun 2013 dan 2014 itu diduga kuat dilakukan agar pabrik Lafarge di Jalabiya, Suriah bagian utara tetap bisa beroperasi selama perang berkecamuk. Namun, ISIS aka Daesh akhirnya menduduki pabrik di Jalabiya itu pada September 2014.
Baca Juga
Untuk menjamin kemanan staf dan pekerjanya antara tahun 2013 dan 2014, Lafarge Cement Syria membayar $80.000 dan $100.000 setiap bulan ke berbagai kelompok bersenjata, termasuk $20.000 kepada ISIS. Demikian menurut sumber yang dekat dengan kasus tersebut, yang pertama kali diungkap tahun lalu oleh koran Prancis Le Monde.
Dalam laporannya, Le Monde menulis bahwa orang-orang Lafarge di kantor pusat Paris mengetahui perihal transfer uang itu.
Beberapa pekan setelah berita itu dimuat, otoritas keuangan Prancis mulai melakukan penyelidikan. Hasilnya, Lafarge –yang merger dengan mitranya asal Swiss Holcim tahun 2015 sehingga menjadi produsen semen terbesar sedunia– mengaku melakukan “kesalahan yang tidak bisa diterima itu di Suriah.”
Sebuah laporan kantor hukum pabean Prancis, yang dilihat AFP, menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut “melakukan pembayaran ke kelompok-kelompok jihadis” supaya pabriknya yang ada di Suriah tetap dapat beroperasi.
Lebih lanjut laporan itu menyebutkan bahwa Lafarge memvalidasi transaksi transfer itu dengan menggunakan dokumen akuntansi palsu.
European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) dan asosiasi anti-korupsi Prancis Sherpa menggugat Lafarge tahun lalu. Gugatan itu menuding tindakan pembayaran yang dilakukan Lafarge ke Daesh memperumit kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kelompok bersenjata itu. Sherpa juga menyeru agar mantan menteri luar negeri Prancis Laurent Fabius diperiksa terkait pembayaran uang kepada kelompok-kelompok bersenjata di Suriah tersebut.*
