Hidayatullah.com—Italia siap berunding dengan Brussels perihal rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019, tetapi Roma tidak akan meninggalkan “pilar-pilar dan karakteristik fundamental” dari rancangan yang diperselisihkan itu, kata Menteri Perekonomian Italia Giovanni Tria, hari Jumat (9/11/2018).
Roma berharap dapat memompa perekonomian Italia dengan menaikkan defisit menjadi 2,4 persen dari GDP. Pemerintahan Italia yang saat ini dikuasai partai populis, dengan Gerakan 5 Bintang sebagai motornya, menolak tegas defisit 0,8 persen yang dipertahankan pemerintahan sebelumnya.
Uni Eropa menolak RAPBN 2019 yang diajukan pemerintah Italia, dengan alasan anggaran itu dibebani terlalu banyak utang. Pasalnya, menurut menteri-menteri keuangan Zonaeuro, beban utang negara Italia yang sekarang besarnya 132 persen GDP sudah kelewat batas. Di antara semua negara anggota Uni Eropa, hanya Yunani yang memiliki utang segunung lebih besar dibanding Italia, yaitu 182 persen dari GDP. Uni Eropa tidak lagi ingin krisis serupa di Yunani terjadi kembali di Italia, terlebih perekonomian negara itu lebih besar dibanding Yunani.
UE ingin Italia memangkas defisit tahun depan menjadi 1,2 persen, dan terus dipangkas sampai mencapai keseimbangan.
Di Helsinki, Wapres Komisi UE Valdis Dombrovski mengatakan bahwa proyeksi Italia “kelewat optimistik,” lapor DW.
“Pada dasarnya asumsi yang mereka pakai adalah apabila … belanja negara ditambah, maka itu akan memicu pertumbuhan ekonomi dan karenanya akan membantu mengurangi defisit anggaran,” kata Dombrovski. “Kami melihat hal tersebut jusru tidak akan terwujud.”
Italia memiliki waktu sampai hari Selasa (13/11/2018) untuk memasukkan RAPBN 2019 yang baru. Jika Brussels (markas besar UE) tidak puas dengan rancangan terbaru itu, maka mereka dapat menjatuhkan sanksi berupa denda kepada Roma.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Menanggapi tuntutan Brussels, di Roma menteri Tria mengatakan bahwa pemerintahnya “sibuk merancang sebuah jawaban untuk Komisi Eropa berkaitan dengan poin-poin yang paling diperselisihkan dari rancangan anggaran.”
Wakil PM Luigi Di Maio berjanji Italia tidak akan melewati batas atas 2,4 persen. Ketika ditanya apakah Italia akan membayar denda yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Di Maio menjawab bahwa “pakta harus dihormati.” Namun demikian, dia menegaskan bahwa dirinya berharap RAPBN Italia akhirnya akan disepakati tanpa Roma harus membayar denda.*